TUMANGGOR’S WEBSITE

August 17, 2006

MALAM BUDAYA INDONESIA DI MEINERZHAGEN (JERMAN) MERIAH

Filed under: News, Percikan Pengalaman - rotum @ 12:14 pm

ulos
Perkenalan jenis dan fungsi ulos merupakan salah satu acara malam budaya Indonesia di Meinerzhagen/Jerman pada 12 Agustus 2006 lalu. (Foto-foto: (c) Dr. R.O.Tumanggor)

Meinerzhagen (TW)

Meinerzhagen, kota kecil berpenduduk kurang lebih 90 ribu jiwa di negara bagian Nordrhein Westfalia, Jerman menjadi saksi bisu penampilan malam budaya Indonesia pada 12-13 Agustus 2006 lalu. Kota berbukit ini tampak asri karena penataan dan keteraturan lalu lintasnya. Jauh dari kebisingan dan kegerahan yang biasa dialami di kota-kota besar. Udara yang sejuk dan panorama indah rasanya turut membuat hati setiap pengunjung kota ini senang. Tidak terkecuali para pengunjung malam budaya Indonesia yang berdatangan dari berbagai penjuru Jerman.

Kendati tanpa papan reklame besar namun saat mendekati gedung pertemuan sudah terasa suasana Indonesianya. Beberapa pengunjung tampak berpakaian rapi dengan busana tradisional dan hiruk pikuk bicara bahasa Indonesia dan malahan juga bahasa daerah. Hal itu bisa dimengerti, karena acara seperti ini tergolong langka untuk bertemu sesama warga Indonesia atau malah saat tepat berkenalan satu sama lain teman sebangsa di perantauan.

Malam budaya dan acara makan adalah dua hal yang saling melengkapi. Karena itu sebelum acara inti, diawali dengan makan bersama menyajikan berbagai hidangan ala Indonesia, seperti mi goreng, nasi rames, bakso, kerupuk, masakan khas Batak (Sangsang), dll. Kerinduan menikmati masakan Indonesia rasanya bisa terobati pada saat itu. Kini tibalah saat yang dinanti-natikan: penampilan seni budaya.

Penampilan seni budaya Indonesia di luar negeri, seperti yang diungkapkan dalam sambutannya oleh Konsul Jenderal Indonesia di Frankfurt, M.A. Dalimunthe, merupakan usaha yang pantas selalu didukung. Karena penampilan ini, demikian Dalimunthe, menjadi kesempatan yang baik memperkenalkan kekayaan budaya nasional dan upaya pelestariannya.

Malam budaya Indonesia diawali dengan Tari Merak (Sunda), kemudian dilanjutkan dengan sebuah tarian dari Padang (Sumatra Barat) dan menyanyikan lagu “O Tano Batak”. Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan berbagai jenis ulos Batak dari Sumatra Utara dan fungsinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam upacara adat Batak. Menurut Robinson Sidabutar, Ketua Perkumpulan Musik Tradisional Batak “Parluga” di Jerman, yang juga merupakan penyelenggara malam budaya Indonesia ini, memperkenalkan jenis ulos dan fungsinya bukan saja penting bagi orang asing, tapi juga bagi warga Indonesia, khususnya orang Batak. “Di Tanah Batak sendiri hampir jarang orangtua memperkenalkan jenis dan fungsi ulos ini kepada anak-anaknya. Tidak heran masih banyak orang yang tidak tahu jenis dan fungsi ulos” ungkap ayah dua anak hasil pernikahannya dengan Golkaria Nainggolan STh penuh semangat.

Sesudah acara perkenalan jenis dan makna ulos, dilanjutkan dengan gondang Batak sabangunan dan tari tradisional Batak Toba (tortor). Acara gondang malam itu juga dilaksanakan seperti halnya acara margondang di tanah Batak. Diawali dengan meminta (maminta) gondang kepada pemain gondang (pargonsi) oleh protokol yang didampingi para ibu penari (panortor) yang membawa bakul berisi beras (tandok). Gemuruh bunyi gondang dan serunai tampak memukau para pengunjung. Spontan beberapa dari mereka turut menari (manortor) mengikuti irama dan dentuman musik gendang (tagading) dan gong (ogung).

Setelah acara gondang dan tortor dilanjutkan dengan ceramah yang disertai gambar slide dari Christine Schreiber boru Malango, MA mengenai hidup keseharian orang Batak Toba khususnya di desa Sidihoni, Pulau Somosir. Ceramah ini begitu menarik karena diikuti oleh pengalaman pribadinya hidup bersama orang Batak. Selain itu etnolog yang mendalami budaya Batak dan telah diadopsi ke marga Simalango ini sungguh giat mengadakan dan mengunjungi seminar dimanapun yang berkaitan dengan budaya Batak.

Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kendati acara inti telah selesai, beberapa pengunjung masih tetap menari dan menyanyikan lagu tradisional. Sejuknya udara dan kesunyian kota Meinerzhagen turut menyejukkan dan menggembirakan hati para pengunjung malam seni Indonesia kembali menuju kota masing-masing. (ROT)

merak
Tari Merak dari Sunda

padang
Satu tarian dari Padang (Sumatra Barat)

undangan
Panitia dan undangan

parluga
Vocal Group Parluga

peserta1
Hadirin mengikuti dengan seksama

peserta2

christine-oloan
Christine Schreiber boru Malango dengan bukunya “Sidihoni” (2005) dan Dr. R.O.Tumanggor dengan disertasi “Adat und Christlicher Glaube” (2006) yang membawanya meraih gelar doktor dari Fakultas Teologi Katolik, Westfälische-Wilhelms-Universität Münster.

August 16, 2006

Feierliche Promotion am 14. Juli 2006 in Bilder

Filed under: News, Photography - rotum @ 9:21 am

Wisudawan
Am 14. Juli 2006 wurden Veronika Hoffmann, Ulrich T. G. Hoppe, Dirk van de Loo, Marc Möres, Matthias Sellmann und Raja Oloan Tumanggor vom Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Prof. Dr. Reinhard Hoeps zu Doktoren der Theologie in einer feierlichen Promotion im Hörsaal KThS I, Johannisstr. 8-10 Münster promoviert. Den Promotionsvortrag über das Thema “…im Vorübergehen grüßen!” Ein Zwiegespräch zwischen Frömmigkeit und Vernunft hält Dirk van de Loo. Im Bild sind die neuen Doktoren während des Ablegens des Glaubensbekenntnis neben dem Dekan (ganz recht) zu sehen. (ROT/Fotos: Yustinus W.)

Lucia
Meine Frau Lucia Teriana Milarca. Neben ihr ist Sabine Eylert

Aenne Bergmann
Aenne Bergmann und meine Schwägerin Veronika Saptasari

Gelöbnis
Ablegen des Gelöbnisses

Urkunden
Überreichung der Promotionsurkunde

doktorvater
Mein Doktorvater Prof. Dr. Giancarlo Collet, mein Sohn Ludgerius, meine Frau Lucia und ich

Zweitgutachter
Der Zweitgutachter Prof. Dr. Franz-Xaver Bischof mit meiner Familie und Verwandten

Kapuziner
Ein Kapuzinerpater und ich im Gespräch

August 15, 2006

Frauenrecht zwischen Islamisierung und Demokratie

Filed under: News - rotum @ 5:41 pm

pesertaseminar15juli06
Willkür gegen Frauen in Indonesien (Foto: Dr. R.O.Tumanggor)

Münster (TW):

Am 15. Juli fand eine Tagung mit dem Thema “Neue Willkür gegen Frauen in Indonesien. Frauenrecht zwischen Islamisierung und Demokratie” im Konferenzraum der KHSG Münster statt. Das vom Asienhaus in Zusammenarbeit mit der indonesischen Studenten in Münster organisierte Seminar versucht, die Entwicklung der Frauenschicksale im religiösen und politischen Kontext Indonesiens darzustellen. Obwohl die meisten Bevölkerung Indonesiens zum Islam angehört, ist Indonesien jedoch kein islamischer Staat.

Während der autoritären Regierung Soehartos gab es kaum Möglichkeit für die Bevölkerung, ihre soziale politische Identität auszudrücken. Nach seinem Regimstürz im Jahr 1998 sind viele politischen Parteien und Organitationen entstanden. Einige Parteien wurden sogar mit der religiösen Basis gegründet und bemühen sich darum, ihre religiösen Aspekte in der politischen Gegebenheiten zu realisieren. Ein aktuelles Beispiel lässt sich im Antipornografie-Gesetz nennen, das von der konservativen islamischen Gruppen unterstützt wird. Durch dieses Gesetz werden Verordnungen eingeführt, welche die Kleidung der Frauen regulieren. Betroffen von diesen Massnahmen sind am meisten die Frauen.

Sahiron, MA
Sahiron, MA (Foto: Dr. R.O.Tumanggor)

Die Frage ist, wie die indonesischen Frauen selbst angesichts dieses Gesetzes ihr Leben und ihr Recht bestimmen können. Nach Sahiron MA, einem Doktorand im Fach der islamischen Theologie an der Universität Bamberg, gibt es theologische Auseinandersetzungen im Islam im Bezug auf die Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Wichtig ist, so Sahiron, dass die religiösen Regeln in kontextueller Situation interpretiert werden sollen. Andererseits ist Dr. Syamsuddin von der PKS (Wohlstand und Gerechtigkeitspartei) der Meinung, die islamischen Frauen seien verpflichtet, nicht nur den islamischen Lehren zu folgen, sondern auch ihrer religiösen und kulturellen Identität zu verteidigen.

Dr. Syamsuddin
Dr. Syamsuddin (Foto: Dr. R.O.Tumanggor)

Dr. Sutjen
Dr. Soetjen (Foto: Dr. R.O.Tumanggor)

Selbtsentscheiden

Angesichts dieser Situation muss man aber wahrnehmen, wie Dr. Soetjen Marching von der University of London bestätigte, dass die Frauen auch das Recht haben, sich ihr Leben und ihr Schicksal zu entscheiden. Anschließend stellte Judith Melzer einige Frauensorganitationen in Indonesien vor, die das Leben der Frauen zu verbessern versuchen. Nun schlagen viele muslimischen Frauen-Aktivistinnen ein neues Heiratsgesetz vor, das das gleiche Recht zwischen den Frauen und Männern garantiert. (Dr.R.O. Tumanggor/Ahmad Norma Permata)

November 27, 2005

Winter 2005 in Bilder

Filed under: Photography - rotum @ 2:01 pm

Paus Dukung Dialog Antar Agama. Oleh: R.O.Tumanggor

Filed under: News - rotum @ 9:53 am

Presiden Republik Federal Jerman, Horst Köhler (no. 3 dr kiri) dan Kansler Gerhard Schröder (no. 5 dr kiri) saat penyambutan Bapa Suci Benediktus XVI pada Hari Pemuda Sedunia 2005 di Köln.

(Catatan: Artikel ini juga dipublikasikan di HIDUP 4 September 2005, hal. 31.)

Di sela-sela kunjungannya untuk HPS Bapa Suci mempunyai agenda yang cukup padat. Kunjungan pertama luar negeri Bapa Suci ke tanah airnya Jerman mempunyai makna tersendiri, karena beliau mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan perwakilan berbagai agama di Jerman seperti Jahudi, Islam, Kristen Protestan dan Kristen Ortodox.

Yang dinilai sungguh bersejarah adalah saat Bapa Suci berkenan mengunjungi Sinagoga di Köln. Kunjungan ke sinagoga ini dinilai cukup punya arti karena seorang paus yang berasal dari Jerman malah dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri 60 tahun setelah berakhirnya perang dunia kedua berkunjung ke komunitas Jahudi. Dalam sambutannya Bapa Suci mengungkapkan bahwa kunjungannya ini punya kaitan dengan kunjungan pertama Paus Johannes Paulus II pada 1980 di Mainz dengan Dewan Pusat Jahudi di Jerman dan konferensi para Rabbi. Beliau mendukung sekuat tenaga hubungan dan persahabatan yang intensif dengan warga Jahudi. „Gereja Katolik berjuang untuk toleransi dan damai di antara semua bangsa, suku dan agama“ tandas Bapa Suci.

Komunitas Jahudi Köln yang saat ini berjumlah 5000 orang tergolong salah satu komunitas Jahudi terbesar di Jerman dan yang tertua di belahan utara Alpen. Sejak 321 Masehi sudah ada orang Jahudi di Köln. Dalam kunjungan Bapa Suci turut hadir Duta Besar Israel untuk Jerman Shimon Stein, Mendagri Jerman Otto Schily dan Presiden Negara Bagian Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers dan Presiden Dewan Pusat Jahudi di Jerman, Paul Spiegel. Menurut Pimpinan Komunitas Jahudi Köln, Abraham Lehrer, kunjungan Bapa Suci ke Sinagoga memiliki makna religius dan politis yang penting bukan hanya termasuk kunjungan historis, tapi juga menjadi tanda positif dalam dialog Jahudi – Kristen. „Kunjungan ini merupakan tanda penghargaan pada kaum Jahudi. Hanya dengan itu antisemitisme dapat diberantas“ kata Lehrer. Sementara itu Rabbi Netanel Teitelbaum melukiskan kunjungan ini sebagai pertemuan penuh kekuatan simbolis. „Ini juga sebagai tanda pengharapan bagi perdamaian di dunia“

Setiba di sinagoga Bapa Suci disambut oleh pimpinan komunitas Jahudi setempat dan menyertai Bapa Suci ke ruang depan dimana juga terdapat monumen bagi orang Jahudi korban rejim Nazi Jerman yang mencapai 6 Juta orang Jahudi, dan 11.000 di antaranya berasal dari Köln. Di depan monumen ini Bapa Suci hening sejenak.

Dialog lintas agama dan budaya

Dalam kesempatan lain Bapa Suci juga mengadakan audiensi dengan beberapa perwakilan pemimpin Islam dan warga Turki di Jerman untuk membahas pentingnya memajukan dialog lintas agama dan lintas budaya. Juru bicara Persatuan Umat Islam Turki, Ridvan Cakir, mendukung dengan hati yang sangat terbuka dialog lintas agama dan budaya yang telah dirintis pihak Vatikan dan akan terus melanjutkannya pada masa-masa mendatang. “Dialog lintas agama dan budaya adalah hal yang sangat penting bagi dunia yang diwarnai permusuhan dan perang.” tandas Cakir.

Pada kesempatan berharga tersebut juga telah dicapai kesepakatan bersama untuk saling bahu-membahu melawan terorisme. Hal ini disadari karena pentingnya manusia menjaga hidup sesamanya. Bapa Suci mengungkapkan bahwa kehidupan bagi setiap manusia adalah suci baik bagi kaum kristen dan muslim.
Kedua belah pihak, baik Kristen maupun Islam memang telah melihat, menyadari dan menemukan bahwa permusuhan dan perang dewasa ini telah melukai martabat kemanusiaan, juga permusuhan atas nama Allah dan Agama. Dalam konteks ini Bapa Suci menekankan bahwa martabat seseorang dan pembelaan Hak Asasi Manusia harus menjadi arah dan tujuan setiap aksi-aksi sosial dan setiap usaha dalam pelaksanaannya.

“Setiap agama dan penganutnya memang memiliki hal-hal yang bersifat sensitif. Oleh sebab itu, perlu ditekankannya kembali kewajiban untuk saling menghormati setiap identitas dan sikap toleransi satu sama lain, dalam hal ini antara Kristen dan Islam yang sama-sama keturunan Abraham. Masing-masing ditantang untuk belajar dan mencari perdamaian untuk harmoni kehidupan bersama.” Demikian Bapa Suci.

Dialog ekumenis

Untuk membangun dialog ekumenis Bapa Suci juga menekankan perlunya kesabaran. “Perpecahan di dalam tubuh kekristenan bertentangan dengan kehendak Jesus sendiri” tuturnya di hadapan 30 perwakilan gereja Protestan dan Ortodoks di Jerman. Lebih lanjut Bapa Suci mengatakan gerakan ekumene memang butuh waktu. Namun dialog ekumenis perlu diusahakan dan beliau melihatnya sebagai prioritas dalam masa pontifikatnya. “Persatuan kristen tidak dapat dicapai dengan kekuatan sendiri. Kita hanya dapat menerimanya sebagai rahmat Tuhan” tandar Bapa Suci.

Dalam suasana maraknya seruan dialog ekumenis dunia disentakkan saat seorang tokoh ekumenis, Bruder Frere Roger, pendiri sekaligus Prior Tarekat Ekumene Taize, Cluny, Perancis, meninggal dunia karena ditusuk oleh seorang perempuan penderita psikis berkebangsaan Rumania. Berita kematian ini menyisakan kedukaan bagi gereja seluruh dunia dan kaum muda. Bruder Roger adalah seorang yang sangat konsisten memperjuangan cita-cita suci kesatuan gereja-gereja di dunia. Doa khusus kaum muda sedunia untuk arwah bruder ini juga berlangsung selama Hari Pemuda Sedunia dalam bentuk adorasi di beberapa tempat. Kardinal Joachim Meisner secara khusus ikut berdoa bersama kaum muda di Gereja St. Agnes Köln, pusat kelompok Taize ambil bagian dalam Pesta Iman Hari Kaum Muda Sedunia. “Beliau telah banyak membantu dan mendidik kaum muda untuk menemukan rumah rohaninya dengan doa Taize tanpa mempersoalkan perbedaan agama dan latar belakang suku bangsa dan budaya, ungkap Pdt. Wolfgang Huber, Ketua Dewan Gereja Protestan Jerman (EKD).

Hidup dari Kekuatan Allah. Catatan dari Hari Katolik Jerman 16-20 Juni 2004 di Ulm. Oleh: R.O.Tumanggor

Filed under: News - rotum @ 9:33 am

(Catatan: Artikel ini juga dipublikasi di Mingguan HIDUP 8 Agustus 2004, hal. 32-33)

Hidup dalam zaman modernisasi orang dihadapkan dengan banyak tantangan bagaimana mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari. Hal ini dirasakan sungguh relevan sehingga “Hidup dari Kekuatan Allah” menjadi tema Hari Katolik Jerman (Katholischer Kirchentag) yang berlangsung di Ulm, Jerman, 16 - 20 Juni 2004 lalu. Sejauh mana terlaksana peristiwa iman yang berlangsung sekali dua tahun itu ikutilah laporan Raja Oloan Tumanggor berikut ini.

Persis satu tahun setelah Hari Ekumene Pertama di Berlin Juni 2003 lalu berlangsung kali ini Hari Katolik Jerman (HKJ) yang mencoba merefleksikan sejauh mana gereja mampu menjadi garam di tengah masyarakat di Eropa umumnya dan Jerman khususnya. Dari sebab itu bertolak dari tema utama “Hidup dari Kekuatan Allah” dicoba mengeja berbagai persoalan masyarakat kristen saat ini khususnya mengenai ekumene, etika, migrasi hingga globalisasi. Dalam pesan tertulisnya Paus Johannes Paulus II menyemangati para peserta dan seluruh umat kristen untuk tetap berani menyuarakan iman kristiani. “Kiranya lewat pertemuan ini Anda sebagai orang beriman semakin berani bersuara, bilamana fundamen iman kristen dan kehidupan bersama dipertanyakan” tandasnya.

Tantangan

Selain mengulas persoalan umum seperti etika, migrasi dan globalisasi tentu saja HKJ yang dihadiri lebih 35 ribu peserta tetap dan hampir seribu mata acara ini tidak menutup mata pada tantangan konkrit gereja saat ini. Menurut wakil presiden Komitee Sentral Katolik Jerman, Heinz-Wilhelm Brockmann, ada dua tantangan serius yang dihadapi gereja saat ini, pertama, ada kecenderungan makin berkurangnya keyakinan orang pada institusi gereja; kedua, krisis keuangan yang hampir dialami semua keuskupan, sehingga upaya penghematan amat mendesak. Selain itu persoalan klasik seperti jumlah umat yang makin menurun dan kurangnya tenaga imam yang melayani paroki menuntut suatu pemecahan lewat pencarian bentuk wajah paroki dan jemaat di masa depan. Sehubungan dengan krisis keyakinan pada institusi gereja Duta Besar Vatikan untuk Jerman, Mgr. Erwin Josef Ender, berpendapat bahwa krisis kepercayaan merupakan fenomen umum di Eropa saat ini, “Krisis dalam masyarakat dan dalam gereja merupakan buah dari krisis iman sendiri, yang menghasilkan suatu indifferentisme religius. Memang Eropa saat ini berada dalam bahaya kehilangan akar kekristenannya” demikian Ender mengungkapkan kecemasannya.

Selain berbagai tantangan di atas, masalah ekumene juga menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam HKJ. Berbagai pengamat menilai dengan dikeluarkannya Instruksi Liturgi terbaru mengenai ekaristi “Redemptionis sacramentum” usaha gerakan ekumene khususnya soal ekaristi menjadi jauh, namun Presiden Dewan Kepausan untuk Kesatuan Kristen, Kardinal Walter Kasper menandaskan bukan mencari kesepakatan teks yang penting, “Jauh yang lebih penting adalah apa yang terjadi dalam kehidupan. Baik katolik maupun protestan tidak lagi memandang diri sebagai lawan atau saingan, tapi sebagai saudara-saudari. Mereka hidup, bekerja dan berdoa bersama. Inilah yang perlu kita syukuri” tandas Kasper yang disambut tepuk tangan riuh. “Karena itu kita seharusnya tidak memandang ekumene dari kaca mata gelap, yang hanya melihat sesuatu dengan pesimis” tambahnya lagi.

Acara juga menjadi tambah menarik adalah tatkala Hans Küng, mantan profesor teologi di Universitas Tübingen, duduk bersama dengan Ketua Konferensi Uskup Jerman, Kardinal Karl Lehmann, untuk berdiskusi mengenai masa depan gereja berkaitan dengan 40 tahun usia “Lumen Gentium”, konstitusi dogmatis Konsili Vatikan II mengenai gereja. Küng mengharapkan masa depan gereja yang lebih ekumenis dan mampu menemukan standard etis dalam menyikapi dialog antar agama. Sementara Kardinal Lehmann melihat perlu diperkuat impuls bagi gereja misioner. “Setiap orang kristen terpanggil menjadi misionaris melalui kesaksian imannya” tandas uskup Mainz ini.

HKJ diselenggarakan oleh Komite Sentral Katolik Jerman yang merupakan himpunan berbagai organisasi awam yang mencoba bahu membahu mencari visi bersama gereja masa depan. Dalam 150 tahun sejarahnya HKJ yang dilangsungkan sejak 1848 ingin tetap konsisten pada misi awalnya, yakni ikut memikirkan bersama masa depan gereja, masyarakat dan bangsa atas dasar iman kristiani yang tentunya hanya bisa berhasil dengan kekuatan Allah sendiri.

Publications

Filed under: Publications - rotum @ 9:26 am

A. Veröffentlichte Werken:

A.1. Veröffentlichte Artikel:

1. Identitas Kristen (christliche Identität), in: Sinar Indonesia Baru, 21. Januar 1990
2. Menjadi utusan Kristus (das Zeuge Christi werden), in: Sinar Indonesia Baru, 4. Feb. 1990.
3. Kehadiran Tuhan (Die Anwesenheit Gottes), in: Sinar Indonesia Baru, am 11. Feb. 1990.
4. Bekerja adalah anugerah (Werken ist eine Gnade), in: Sinar Indonesia Baru, am 20. Mai 1990.
5. Ketaatan (der Gehorsam), in: Sinar Indonesia Baru, 23. September 1990.
6. Iman dan Perbuatan (der Glaube und die Werke), in: Sinar Indonesia Baru, 28. Oktober 1990.
7. Saling Menolong (Einander helfen), in: Sinar Indonesia Baru, 11. November 1990.
8. Paroki Siantar II Rayakan Pesta Kristus Raja (Die Siantar II-Pfarrei feierte das Fest des Königes Christi), in: Sinar Indonesia Baru, 2. Dezember 1990.
9. Perlindungan Tuhan (Der Schutz Gottes), in: Sinar Indonesia Baru, 20. Januar 1991.
10. Mencipta damai (Den Frieden machen), in: Sinar Indonesia Baru, 3. März 1991.
11. Kekuatan doa (Die Kraft des Gebetes), in: Sinar Indonesia Baru, 17. März 1991.
12. Menjadi murid Kristus (Den Schuler Christi werden), in: Sinar Indonesia Baru, 27 Oktober 1991.
13. Paroki Siantar II pestakaan Kristus Raja (Die Siantar II Pfarrei feierte das Fest des Königes Christi), in: Sinar Indonesia Baru, 11. Dezember 1991.
14. Buah kekristenan (Die Frucht der Christenheit), in: Sinar Indonesia Baru, 15 Dezember 1991.
15. Kesetiaan (Die Treue), in: Sinar Indonesia Baru, 12. Januar 1992.
16. Menyambut kerajaan Allah (Das Reich Gottes entgegenkommen), in: Sinar Indonesia Baru, 9. Februar 1992.
17. Iman dan Penyembuhan (Der Glaube und die Heilung), in: Sinar Indonesia Baru, 23. Februar 1992.
18. Lima Tahun Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi St. Yohanes (Fünf Jahre die philosophisch-Theologische Hochschule St. Johannes), in: Sinar Indonesia Baru, 31. Mai 1992, S. 11.
19. Membiarkan diri disembuhkan Yesus (Sich von Jesus geheilt werden lassen), in: Sinar Indonesia Baru, 21. Juni 1992, S. 11.
20. Penyangkalan diri (Sich leugnen), in: Sinar Indonesia Baru, 27. September 1992.
21. Sambung rasa mahasiswa SFTF St. Yohannes dengan PMKRI dan Pemuda Katolik (Der Meinungsaustausch zwischen den Studenten der philosophisch-theologischen Hochschule St. Johannes und dem katholischen Studentensverein Indonesiens und des katholischen Jungenbundes), in: Sinar Indonesia Baru, 15. November 1992, S. 11.
22. Datang untuk menyelamatkan (Er kommt, um zu heilen), in: Sinar Indonesia Baru, 13. März 1994.
23. Agama dan masalah kependudukan (Die Religion und das Bevölkerungsproblem), in: Sinar Indonesia Baru, 18 September 1994.
24. Panggilan menjadi murid (Die Berufung zum Schüler-Werden), in: Sinar Indonesia Baru, 29. Oktober 1995.
25. Mengharapkan titik terang. Situasi umat Katolik di Aceh Selatan (Auf die Klarheit hoffen. Die Katholiken in Süd-Aceh), in: HIDUP 12 (1993) 22-23.
26. Potret Gereja di Serambi Mekkah (Das Porträt der Kirche im Vorhof Mekkas: Aceh), in: HIDUP 27. März 1994.
27. Wiky Senjani. Artis Cilik dari Siantar (Wiky Senjani. Die kleine Sängerin aus Siantar), in: HIDUP, 1. August 1993, S. 33.
28. Pakpak Dairi dalam publikasi dan dokumentasi. Suatu usaha untuk pelestariannya (Dairi Pakpak in der Publikation und der Dokumentation. Ein Versuch zu seiner Erhaltung), in: Sinar Indonesia Baru, 12. April 1996, S. 9 und 19. April 1996, S. 9.
29. Iman yang mengagumkan ( ein erstaunlicher Glaube), in: Sinar Indonesia Baru, 25. April 1996, S. 11.
30. Yesus menyertai kita (Jesus begleitet uns), in: Sinar Indonesia Baru, 23. Juni 1996.
31. Kebebasan berpikir serta berkreasi dalam pers dan seni (Die Denkensfreiheit und die Kreativität im Jurnalismus und in der Kunst), in: Sinar Indonesia Baru, 20. Mai 1996, S. 8.
32. Semoga mereka bersatu (Mögen sie eins werden), in: Sinar Indonesia Baru, 19. Januar 1997, S. 11.
33. Pemberitaan menyesatkan tentang Nias (die Irre führende Nachrichterstattung über Nias), in: HIDUP, 13. April 1997, S. 8.
34. Sirombu. Potensi wisata terpendam (Sirombu. Eine versteckte Touristenattraktion), in: Suara Ya’ahowu 9 (1997) 44-46.
35. Menggalang kepedulian di Perantauan (die Solidarität im Ausland pflegen), in: HIDUP, 13. September 1998.
36. Indonesien in Krise, in: Kontinente 4 (1999), II-III.
37. Ein langer Weg zur Einheit (Indonesisch). Ein Bericht zum ökumenischen Kirchentag in Berlin, in: HIDUP, 29. Juni 2003.

(Sinar Indonesia Baru: Tageszeitung in Medan, Nordsumatra; HIDUP: Katholische Wochenzeitschrift in Jakarta; Suara Ya’ahowu: Zweimonatliche Kulturzeitschrift in Jakarta)

38. Europäische Kirche in einer Krise? (Indonesisch), in: HIDUP, 8. August 2004, S. 32-33.
39. Vom Cap Anamur zum Green Helmets (Indonesisch), in: HIDUP, 10. Juli 2005, S. 30-31.
40. Übung seit der Kindheit (Indonesich), in: HIDUP, 17. Juli 2005.
41. Pilgerschaft für die Jugendliche von der ganzen Welt. Bericht über die Weltjugendtage in Köln (Indonesich), in: HIDUP, 4. September 2005, S. 6-12.
42. Der Papst unterstützt den interreligiösen Dialog (Indonesisch), in: HIDUP, 4. September 2005, S. 31.
43. Die Inkulturation des christlichen Glaubens aus einer indonesischen Perspektive. Das Beispiel der Toba-Batak auf Nordsumatra, in: Bünker, A./Weckel, L. (Hg.), “…Ihr werdet meine Zeugen sein..”. Rückfragen aus einer störrischen theologischen Disziplin, Freiburg-Basel-Wien 2005, 194-205.

B. Unveröffentlichte Werken

B. 1. Wissenschaftliche Arbeit:

1. Penderitaan Jalan Keselamatan. Ulasan biblis teologis (Leiden als Weg zum Heil: Eine biblisch-theologische Studie zum Markus 8:31-38, Diplomarbeit, Pematangsiantar 1993.
2. Manusia Pakpak Dairi. Ulasan Selayang Pandang (Der Mensch Pakpak Dairi: Erklärungen im Überblick), Pematangsiantar 1995.

B. 2. Arbeitspapier

1. Die Kirche der Armen: Theologische Überlegungen von Ignacio Ellacuria, Hauptseminararbeit, Münster, WS 1999/2000.
2. Die afrikanische feministische Christologie bei Mercy Amba Oduyoye, Hauptseminararbeit, Münster, SS 2000.
3. Basisgemeinde in der katholischen Kirche Indonesiens angesichts der Herausforderung der Globalisierung, Hauptseminararbeit, Münster, WS 2000/2001.
4. Christlich-Islamischer Dialog in Indonesien: Zur aktuellen Lage und Aussichten, Hauptseminararbeit, SS 2002.
5. Vom Weg eines Opponenten. Zur Geschichte des oppositionellen Verhaltens von Helvidius Priscus gegen Kaiser Vespasian in den Tacitus-Historien IV, 4-10.43.53, Oberseminararbeit, WS 2002/2003.

B. 3. Vortrag

1. Die Inkulturation des christlichen Glauben aus einer indonesischen Perspektive. Am Beispiel der Toba-Batak auf Nordsumatra. Gehalten beim Doktorandenkolloquium in der Missionsakademie der Universität Hamburg am 9. Juli 2004.

B. 4. Artikel

1. Indonesia setelah pemilu: sebuah pengamatan (Indonesien nach der Wahl. Eine Beobachtung), in: http://www.indo-news.com von 5. Juli 1999.
2. Misi dalam krisis? (Die Mission in einer Krise?), in: http://www.tumanggor.de.vu von 23. Oktober 2000.

Adat und Christlicher Glaube

Filed under: Christianity and Batak Culture, Dissertation - rotum @ 9:22 am

Adat und Christlicher Glaube:
Eine missionstheologische Studie zur Inkulturation des Christlichen Glaubens unter den Toba Batak (Indonesien)

(Raja Oloan Tumanggor, WWU Münster)

Promotor: Prof. Dr. Giancarlo Collet, WWU Münster

1. Einführung
2. Motivation
3. Problemhorizont und Eingrenzung
4. Terminologische Erläuterungen
5. Forschungsgeschichte
6. Ziele
7. Methodik
8. Aufbau
9. Literatur

1. Einführung

Das Christentum muss in die jeweilige Kultur inkulturiert werden, weil nur auf diese Weise die Frohbotschaft in den Herzen der Menschen verwurzelt werden kann. Die Kultur, in der das Christentum integriert wird, ist aber nicht statisch, sondern dynamisch und wandelt sich der Zeit entsprechend. Auf Grund der dynamischen Kultur ist die Inkulturation des Christentums auch ein Prozess.

Die Geschichte der Mission kann man so zugleich als Geschichte der Inkulturation des Christentums lesen (Kramm 1985:818). Die Ausbreitung der christlichen Mission stand immer von Anfang an einer neuen Kultur und ihrer Umwelt gegenüber. Die Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Gedankengut der griechisch-römischen Welt führt zu neuen Glaubensfragen und -antworten, die teilweise schon die Theologie des Neuen Testaments bestimmen. Nicht nur die Heilsbedeutung Jesu Christi steht in diesem Prozess der Inkulturation zur Debatte, das Kirchenverständnis selbst bedurfte der Klärung, die innere Struktur der Kirche ebenso wie ihr Verhältnis zum Staat, zum Kult und zu den Fremdreligionen. Der Übergang des Evangeliums in die germanische Welt bleibt nicht ohne Rückwirkungen auf Recht, Liturgie und Glaubenslehre der Kirche. Voraussetzung für den missionarischen Erfolg ist die Bereitschaft der jeweiligen Kulturträger und der Glaubensboten, sich gegenseitig anzunehmen und für eine Wandlung ihrer Auffassungen offen zu sein.

Im Mittelalter führte die Mission in Verbindung mit der Kolonisation zur Begegnung mit anderen Kulturen. Missionare und Kolonisatoren unterdrückten diese Kulturen. Deswegen galt das Christentum als identisch mit der Religion des Imperialismus. Aus den Erfahrungen der Missionierung, wie man früher mit anderen lokalen Kulturen umgegangen war, entwickelte sich das neue Verständnis der universalen Kirche von der Pluralität der Kulturen. Die teils hellen, teils dunklen Epochen der missionarischen Ausbreitung der Kirche haben das Selbstverständnis der Kirche tiefgreifend verändert und den Boden bereitet für eine in der Vielheit der Kulturen präsente Weltkirche. Die Kirche ist nicht mehr europäisch, sondern im wahren Sinn des Wortes “Weltkirche”. Die früheren Missionsgebiete sind zu selbständigen Ortskirchen geworden, was zu einer Pluralität der christlichen Lebensformen und des christlichen Denkens geführt hat (Kramm 1985:821).

Die Geschichte der Kirche in Asien ist eigentlich so alt wie die Kirche selbst, denn in Asien hauchte Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist ein und sandte sie in alle Welt, um die Frohbotschaft zu verkünden (EA 9). Gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts lässt sich in einigen Teilen Asiens und auch in Indonesien das Wirken der Missionare nicht vom Kolonialismus trennen. Obwohl es schon ältere christliche Gemeinschaften in Sumatra im 7.Jahrhundert gab, beginnt die eigentliche Geschichte der christlichen Mission in Indonesien mit den Portugiesen im 16. Jahrhundert auf den Molukken (Kirchberger 1986:11). In der Mitte des 19.Jahrhunderts verbreiteten evangelische Missionare den christlichen Glauben in anderen Teilen Indonesiens, bis zum Volk der Toba-Batak auf Sumatra.

Die Ausbreitung des Christentums unter den Toba-Batak, die 1860 von den deutschen evangelischen Missionaren begonnen und dann Anfang des 20. Jahrhunderts von katholischen Missionaren fortgeführt wurde, liess eine neue Epoche für das Volk beginnen und befreite es aus seiner isolierten Situation. Mit der Christianisierung wurde eine ‘neue Kultur’ dem Volk vorgestellt. Die Missionare verkündeten nicht nur das Evangelium, sie sorgten auch für eine berufliche Ausbildung und soziale Dienste. Das hat den Toba-Batak geholfen, sich dem Westen zu öffnen. Diese Öffnung brachte manches, was sich mit ihrer traditionellen Kultur und der darin begründeten Denkweise nur schwer vereinbaren liess. Wollten sie den christlichen Glauben annehmen, mussten sie sich von ihrer Überlieferung teilweise trennen. Doch im Lauf der Zeit entdeckten die Toba-Batak anderes in ihrer Kultur, das sich mit dem christlichen Glauben vereinbaren liess.

Die katholische Kirche hat bei ihrer Missionstätigkeit im Batakland von Anfang an die traditionelle einheimische Kultur hoch geschätzt. Das ist nach Budi Susanto (1989:1) ein Grund dafür, dass in den 30er Jahren viele Toba-Batak in die katholische Kirche eingetreten sind. Zudem haben die Missionare das westliche Ausbildungsystem angeboten, das den Toba-Batak ermöglichte, an der modernen Welt teilzunehmen. Die Evangelisierung wurde natürlich noch von der Kultur der europäischen Missionare beeinflusst. Seit dem 2. Vatikanischen Konzil werden die Bemühungen um die Verwurzelung des Christentums im kulturellen Kontext verstärkt. Aus diesem Grund ist die Inkulturation des christlichen Glaubens im pastoralen Bereich ein zentrales Thema geworden.

2. Motivation

Die neue Wertung der einheimischen Kulturen war ein wichtiger Schlüssel, um das Eingehen auf die regionalen und kulturellen Kontexte für die jungen Kirchen ausserhalb Europas als legitime, ja als wichtige Aufgabe zu erkennen (Hilpert 1993: 16). Deshalb soll in diesem Projekt analysiert werden, wie der Inkulturationsprozess des christlichen Glaubens unter den katholischen Toba-Batak im Erzbistum Medan, Nord-Sumatra, Indonesien vor sich geht. Zur Wahl dieses Themas lassen sich mehrere Motivationen anführen: 1. In dem nachsynodalen Apostolischen Schreiben Ecclesia in Asia betont Papst Johannes Paul II., dass “der Beweis für eine wahre Inkulturation ist, wenn sich die Gläubigen deshalb mehr im christlichen Glauben engagieren, weil sie denselben deutlicher mit den Augen der eigenen Kultur wahrnehmen” (EA 22). 2. Ausgehend von diesem Gedanken und der Reflexion der Bischöfe in der Föderation der Asiatischen Bischofskonferenz (FABC), die die Kirche als Gemeinde der Gemeinden (communion of communities) sah, hat die Synode der katholischen Kirche Indonesiens 2000 die Verstärkung der Basisgemeinde als eine Form des kirchlichen Lebens in der Gesellschaft betont. Die Vertreter der Regio Sumatras, zu der das Erzbistum Medan gehört, hoben die Inkulturation des christlichen Glaubens in der eigener Kultur durch die Basisgemeinden hervor. 3. Als persönliche Motivation kann ich nennen: Ich wurde getauft, als ich noch ganz klein war und habe schon früh den Pastoraldienst der ausländischen Missionare erlebt. Als Batak lebe ich in unserer Kultur und sehe, wie die Toba-Batak ihren christlichen Glauben im Kontext ihrer Kultur ausdrücken. Vor diesem Hintergrund versuche ich die Glaubenserfahrungen der Toba-Batak und ihre Reflexionen zu analysieren. Deshalb habe ich Interesse an der Begegnung zwischen dem christlichen Glauben und der Toba-Batak-Kultur aus missions- und pastoraltheologischer Perspektive mit Berücksichtigung der Pastoralarbeit der katholischen Kirche, die der Inkulturation der christlichen Glaubens unter den Toba-Batak im Erzbistum Medan dienen soll.

3. Problemhorizont und Eingrenung

Es ist unmöglich, alle Pastoralarbeit zur Inkulturation des christlichen Glaubens unter den Toba-Batak seit Beginn der katholischen Mission darzustellen. Darum beschränke ich mich auf die Zeit nach dem 2. Vatikanischen Konzil; denn das 2. Vatikanische Konzil hat eine neue Epoche der Erneuerung der katholischen Kirche und ein neues Kirchenverständnis im Umgang mit den Kulturen eröffnet. Schwerpunkte dieser Studie sollen sein: 1. Wie ist die katholische Kirche mit der Kultur der Toba-Batak in ihrer Mission umgegangen? Dieser Punkt wird von der Missionsgeschichte her behandelt. 2. Wie verstehen und erleben die Toba-Batak ihren christlichen Glauben im Kontext ihrer Kultur? Durch Interviews und Befragungen soll analysiert werden, wie die Toba-Batak die Eucharistie, die Heilige Schrift und die Kirche verstehen und welche Erfahrungen sie mit diesen gemacht haben. Gibt es eine Korrelation zwischen ihren Erfahrungen und ihrer Kultur in Bezug auf die aktuelle Situation? 3. Welchen Einfluss hat der christliche Glauben auf ihr Kulturverständnis? 4. Was soll die katholische Kirche tun, um den christlichen Glauben im aktuellen Kontext der Toba-Batak zu integrieren? Die Antwort ist die Inkulturation des christlichen Glaubens. Aber wie soll dies erfolgen?

4. Terminologische Erläuterungen

Das Wort “Inkulturation” werden wir oft gebrauchen. Darum sollen einige terminologische Erläuterungen vorangestellt werden. Der seit etlichen Jahren in der Kulturanthropologie und in der Theologie verwandte Begriff Inkulturation stellt einen Neologismus dar, mit dem die Beziehung zwischen der christlichen Botschaft und der Kultur bzw. den Kulturen beschrieben werden soll. “Inkulturation ist die Gestaltwerdung des christlichen Lebens und der christlichen Botschaft in einem gegebenen kulturellen Milieu, in solcher Weise, dass diese Erfahrung nicht nur in Elementen zum Ausdruck kommt, die der betreffenden Kultur eignen, sondern dass sie ein Prinzip wird, das die Kultur beseelt, leitet und zur Einheit bringt, indem sie diese umwandelt und erneuert, so dass eine ‘neue Schöpfung’ daraus wird” (Arrupe,241 in Collet 2000:57). Dieser Begriff wurde urspünglich in der Missionswissenschaft gebraucht. J.M.Massson SJ, der ihn von seinem Lehrer P.Charles SJ übernahm, gebrauchte 1959 erstmals den Terminus Inkulturation und sprach 1962 von der “Notwendigkeit eines inkulturierten Katholizismus”. Der Begriff wurde später in den Dokumenten der 32. General-Kongregation der Jesuiten (1974/1975) rezipiert und findet sich erstmals in einem offiziellen kirchlichen Dokument (Ad populum Die nuntius, Art.5). Zwei Jahre später nahm Catechesi tradendae (Art. 53) den Begriff auf, und seither findet er sich vermehrt auch im lehramtlichen Vokabular; vor allem in welt- und kontinentalkirchlichen Zusammenhängen ist von Inkulturation die Rede (Collet 1996:504-505).

Was unter Inkulturation verstanden wird, hängt entscheidend davon ab, wie Kultur definiert wird. Es gibt eine Vielfalt von Kulturdefinitionen: neben integralen bzw. integrativen Konzeptionen finden sich klassenbezogene, kognitivistische und analoge, aber auch globalisierte Konzeptionen von Kultur. Kultur umfasst alles, was Menschen aus sich und der Welt machen, was sie davon denken und wie sie darüber reden; sie bezieht sich auf Erfahrungen und Praktiken, welche Glauben und ethisches Verhalten genauso einbeziehen wie symbolische und materielle Produktion (Collet 2000:58). Wie aber Kulturen vielfältig sind, so handelt es sich auch bei der Inkulturation um ein pluralistisches Phänomen, so dass man besser von Inkulturationen des Evangeliums in einzelne Kulturen sprechen sollte. Nur auf dem Weg einer Vielfalt von Inkulturationen, die sich gegenseitig ergänzen und bereichern können, wird man sich daher der Wahrheit des Evangeliums nähern können. (ibid.) Dazu fasst Collet zusammen:

“Inkulturation des Evangeliums im Plural ist deswegen auch die entscheidende Bedingung dafür, dass sich eine bisher vorwiegend monokulturell präsentierende Kirche Europas sich [sic] auf den Weg zu einer kulturell polyzentrischen Weltkirche machen kann, in deren Vielstimmigkeit zu Gehör gebracht und vernommen wird. Gleichzeitig aber ist Inkulturation, weil Kultur alles umfasst, integral und universal, das heisst, sie betrifft alle Bereiche menschlichen Lebens und richtet sich an alle Völker. Da darüber hinaus Inkulturation einen unabschliessbaren Prozess darstellt, zieht er sich nicht nur über Generationen hinweg, sondern er fängt auch mit jeder Generation, der das Evangelium ausgerichtet wird, neu an.” (Collet 2000:59)

5. Forschungsgeschichte

Studien über das Christentum und seinen Einfluss auf das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben der Toba-Batak wurden sowohl von ausländischen als auch einheimischen Forschern vorgelegt.

Paul Pederson untersucht in seiner Dissertation Religion as the Basis of social Change among the Bataks of North Sumatra (1968), die zwei Jahre später als Buch mit dem Titel Batak Blood of Protestant Soul (1970) veröffentlicht wurde, inwieweit das Christentum das soziale Gefüge der Toba-Batak beeinflusst hat. Seine Untersuchung erfolgte aus der Perspektive der christlich-protestantischen Batakkirche (Huria Kristen Batak Protestan-HKBP).

Lothar Schneider, ein deutscher evangelischer Missionar und Theologe, der mehrere Jahre als Dozent an der theologischen Hochschule der HKBP tätig war, hat in seinem Buch Adat und Evangelium: zur Bedeutung der altvölkischen Lebensordnungen für Kirche und Mission unter den Batak in Nord-Sumatra (1972) eine wichtige Herausforderung der Evangelisation unter den Toba-Batak erforscht, nämlich die Beziehung zwischen dem Christentum und der Kultur der Toba-Batak. Auf Indonesisch ist es unter dem Titel Telah Kudengar dari Ayahku, Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak (1972) erschienen.

Über die Begegnung des Christentums mit der Toba-Batak-Kultur hat William Rice in seinem Werk berichtet: An Approach to a Theology of culture: A Study of the Batak Encounter with Christianity (1972). Der katholische Bischof Anicetus B.Sinaga OFMCap vertritt in seiner Dissertation The Toba-Batak High God. Trancendence and Immanence (1975) - 1981 durch das Anthropos-Institut in St. Augustin veröffentlicht - die Meinung, dass Gott in der traditionellen Religion der Toba-Batak Mula Jadi Na Bolon nicht nur tranzendent, sondern auch immanent ist. Das heisst, nach der Vorstellung der traditionellen Religion der Toba-Batak sah man Gott sowohl als die die ganze Welt beherrschende ewige Standhaftigkeit als auch als den in der Schöpfung erfahrbaren anwesenden Gott. Im Unterschied zur traditionellen Gottesvorstellung der Toba-Batak wird Gott im christlichen Glauben nicht nur tranzendent und immanent verstanden, sondern auch in einer Person Jesus Christus anwesend und erfahrbar ist.

Harry Parkin, ein amerikanischer Baptistenmissionar, legt in seinem Buch Batak Fruit of Hindu Thoughts (1978) dar, dass der Hinduismus das sozio-kulturelle Leben und die traditionelle Religion der Toba-Batak beeinflusst hat, vor allem im Bereich des Magischen. Dieser Einfluss, so Parkin, liess viele den christlichen Glauben annehmen.

G.P.Harahap verfasste eine Magisterarbeit mit dem Titel Christianity in the Batak Culture: The Making of an Indigenous Church. 1987 liess Edward Nyhes seine Dissertation erscheinen: An Indonesian Church in the Mids of Social Change: The Batak Protestant Christian Church, 1942-1957 (Sumatra). Zwei Jahre später stellte Budi Susanto SJ, ein Anthropologe, in seiner Dissertation Words and Blessings: Batak Catholic Discourses in North Sumatra (1989) heraus, dass das Geschichtsverständnis in der Heiligen Schrift und in den Texten der Toba-Batak ganz unterschiedlich ist. Diesen Unterschied haben die Toba-Batak erkannt und eingesehen, dass die Heilige Schrift ihnen mehr bietet. Das gibt ihnen Mut, so Susanto, dem christlichen Glauben treu zu bleiben.

Eine japanische Ethnomusikologin, Yoshiko Okazaki, hat in ihrer Dissertation Music, identity, and religious change among the Toba-Batak people of north Sumatra (1994) die traditionelle Musik der Toba-Batak, gondang, und ihre Rolle zum Aufbau der Toba-Batak-Identität und des religiösen Lebens untersucht.

Alle oben genannten Studien über das Christentum und seinen Einfluss auf sozio-kulturelle Veränderungen bei den Toba-Batak wurden aus der Perspektive der evangelischen Kirche verfasst - ausgenommen die Arbeiten von Sinaga, Susanto und Okazaki. Sinaga betrachtete den Gott der traditionellen Religion der Toba-Batak mit den Augen der katholischen Theologie. Susanto und Okazaki berücksichtigten bei ihren Untersuchungen auch die katholische Kirche bei den Toba-Batak. Dabei ging Susanto von der anthropologischen Perspektive aus, Okazaki von der ethnomusikologischen.

Theologisch kaum erforscht ist die Pastoralarbeit der katholischen Kirche im Prozess der Inkulturation des christlichen Glaubens unter den Toba-Batak. Diese Arbeit soll darum zum Aufbau einer harmonischen Beziehung zwischen dem Christentum und der Kultur der Toba-Batak beitragen. Ausgehend von der Realität der Christen vor Ort, lassen sich theologische Reflexionen zur Inkulturation des christlichen Glaubens im Kontext der Kultur der Toba-Batak machen. Das alles kann zugleich die ökumenische Zusammenarbeit der christlichen Kirchen bereichern- und das nicht nur in Nord-Sumatra.

6. Ziele

Diese Studie soll darlegen, inwieweit das Evangelium von einem bestimmten Volk, den Toba-Batak auf Nord-Sumatra, verstanden wird, inwieweit das Christentum, vor allem der katholische Glaube, Einfluss hat auf die Toba-Batak, die ihrer Kultur treu geblieben sind, und inwieweit die katholische Kirche ihren Bedürfnissen entgegenkommt. Diese Studie will die Erfahrungen der Toba-Batak über die Evangelisierung, die katholische Lehre im Kontext ihrer Kultur darlegen und analysieren. Wie erleben sie ihre christliche Identität angesichts ihrer Kultur? Reflexionen zu ihren Erfahrungen können für die Orts- und Universalkirche eine Hilfe sein bei der inkulturierten Evangelisierung.

Um diese Ziele zu erreichen, ist es notwendig, die konkrete Situation der Toba-Batak mit ihrem kulturellen Hintergrund zu verstehen: Wie erleben sie ihr tägliches Leben und ihre Kultur, wie kann die Kirche unter ihnen präsent sein?. Diese Phänomene werden aus der missions- und pastoraltheologischen Perspektive behandelt.

Seit dem 2. Vatikanischen Konzil versucht die Kirche, die in der Kultur verwurzelten christlichen Glaubenserfahrungen zu fördern (vgl. AG 22). Deshalb ist immer wieder von “Inkulturation” die Rede, vor allem in der theologischen Diskussion. Dieser Begriff ist in der theologischen Mediensprache fast zum Schlagwort geworden, dem - wie Peter Stockmeier (1988:99) sagte- einerseits eine plakative Aussagefülle anhaftet, andererseits eine gewisse Unbestimmtheit eignet, die seinen Gebrauch in Misskredit bringt. Dennoch muss es dem Autor gestattet sein, das Inkulturationsverständnis im eigenen Kontext darzustellen. Die Vielfalt der Inkulturationsverständnisse ist doch eine Bereicherung. Notwendig ist, wie die Leute vor Ort als das Subjekt der Inkulturation des christlichen Glaubens ihren Glauben im Kontext ihrer Kultur und ihrer aktuellen Situation erfahren können, ohne dass sie die eigenen kulturellen Wurzeln aufgeben müssen.

Im Rahmen dieser Arbeit soll sich zeigen, ob es ein neues Verständnis der Inkulturation als integraler Teil der christlichen Mission unter den Toba-Batak im Hinblick auf die konkreten Situationen und Erfahrungen der Gläubigen vor Ort gibt. Es ist selbstverständlich, dass jedes Volk in einem kulturellen Wandel und in einem bestimmten Raum lebt. Wenn das Christentum im Leben der Toba-Batak inkulturiert werden soll, muss man fragen: Wie kann die Kirche die richtige Antwort auf die Bedürfnisse der Gläubigen vor Ort geben? Die Inkulturation des christlichen Glaubens, wie Aloysius Pieris (1994:59, Evers 1994:175) betonte, müsse immer im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Verhältnissen gesehen werden, nicht mit einer kulturellen Vergangenheit. Inkulturation besteht im “Gehorsam gegenüber dem Wort”, das für Christen Jesus Christus ist. Nach Meinung des Autors entspricht die Inkulturation, wie sie bei den Toba-Batak verwirklicht ist, dem Ziel des 2. Vatikanischen Konzils.

7. Methodik

Methodisch beruht diese Studie auf der Bibliotheks-und Feldforschung. Zunächst werden die historischen und anthropologischen Aspekte behandelt, und dann folgen missions- und pastoraltheologische Reflexionen. Einige demographische, historische und anthropologische Daten sollen über die Situation der Toba-Batak informieren. Alle Angaben über die Erfahrungen der Toba-Batak mit dem katholischen Glauben, vor allem zu ihremVerständnis der Eucharistie, der Heiligen Schrift und der Kirche im Kontext ihrer Kultur werden durch missions-und pastoraltheologische Reflexionen vervollständigt. Die Feldforschung erfolgt durch die Observationsmethode: Volkserzählungen mit Bezug auf unser Thema werden gesammelt und ausgewertet, ebenso Interviews mit bestimmten Personen und einigen Gruppen. Als Sample zur Feldforschung dienen einige Pfarrgemeinden auf der Insel Samosir, Nord-Sumatra, wo die meisten katholischen Toba-Batak wohnen.

8. Aufbau

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil ist ein Überblick über die Toba-Batak-Kultur und ihre Begegnung mit dem Christentum. Zuerst werden die Toba-Batak mit ihrem kulturellen Hintergrund vorgestellt (Kap.1). Dann wird die Geschichte der christlichen Mission und ihr Einfluss auf die sozio-kulturelle Entwicklung der Toba-Batak behandelt (Kap.2). Schwerpunkt ist allerdings die katholische Missionsgeschichte. Eine kritische Reflexion beendet diesen Abschnitt.

Der zweite Teil zeigt die christlichen Toba-Batak und die Pastoralarbeit zur Inkulturation des christlichen Glaubens. Kapitel 3 gilt der Pastoralarbeit der katholischen Kirche unter den Toba-Batak im Prozess dieser Inkulturation, vor allem ihr Verständnis der Eucharistie, der Heiligen Schrift und der Kirche. Dazu wird dargestellt, wie die Eucharistie in der Gemeinde gefeiert wird, die Heilige Schrift im täglichen Leben reflektiert und die Kirche in der Pastoralarbeit verstanden wird. Es wird angeführt, was die Liturgiekommission des Erzbistums Medan zum Aufbau des Eucharistieverständnisses der Gläubigen entwickelt hat, wie die Heilige Schrift durch die Bibelkommission unter den Toba-Batak erklärt und welches Kirchenverständnis durch das Katechesekomitee den Gläubigen vermittelt wird.

Die Pastoralarbeit der katholischen Kirche im Erzbistum Medan wird immer aus der Perspektive der Toba-Batak im kulturellen Kontext beleuchtet. Hier soll geklärt werden, ob und inwieweit die offiziellen kirchlichen Lehren mit dem Leben und den Erfahrungen der Toba-Batak in Einklang stehen. Dazu kommen einige kritische Reflexionen.

Im 4. Kapitel werden das in der katholischen Kirche vielfältig interpretierte Inkulturationsverständnis und einige Gedanken der sowohl in Asien wie auch in Indonesien bekannten Theologen über die Inkulturation des christlichen Glaubens vorgestellt. Hier finden sich die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, der Federation of Asian Bischops’ Conferences (FABC) und die Richtlinien der Indonesischen Bischofskonferenz (Konferensi Waligereja Indonesia-KWI). Diese Darlegungen werden auch mit einer kritischen Reflexion abgeschlossen.

Der dritte Teil bringt werden einige kritische Reflexionen und Perspektiven. Einige vorläufige theologische Gedanken zum erfolgreichen Prozess der Inkulturation des christlichen Glaubens unter den Toba-Batak werden im 5. Kapitel stehen, dazu einige Hinweise, welche Beiträge zum Verständnis der Eucharistie, der Heiligen Schrift und der Kirche durch die Reflexionen auf die christlichen Glaubenserfahrungen der Toba-Batak im Kontext ihrer Kultur für die authentische Ortskirche und die Universalkirche bedeutsam sein können.

9. Literatur

Collet, Giancarlo: Inkulturation. Begriff und Problemstellung, in: LThK 5, Frankfurt Basel Rom Wien, 1996, 504-505.

Collet, Giancarlo: Zwischen Anpassung und Widerstand. Bemerkungen zur Inkulturation des Evangeliums, in: Schäfer, Klaus (Hg.): Provokation Mission. Lernerfahrungen aus der weltweiten Mission, Ev.Missionswerk in Deutschland, Hamburg, 2000.

Evers, Georg: Inkulturation: Bilanz und Perpektiven, in: Herder Korespondenz 48 (1994) 174-176.

Hilpert, K.: Inkulturation. Anspruch und Legitimation einer theologischen Kategorie, in: ders./Karl-Heinz Ohlig (Hg.): Der eine Gott in vielen Kulturen. Inkulturation und christliche Gottesvorstellung, Benziger Verlag, Zürich, 1993.

Johannes Paul II.: Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in Asia vom 6.November 1999, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 146, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz Bonn (Hg.).

Kirchberger, Georg: Neue Dienste und Gemeindestrukturen in der katholischen Kirche Indonesiens, Steyler Verlag, St. Augustin bei Bonn, 1986.

Kramm, Thomas: Kirche und Inkulturation in der Dritten Welt, in: Stimmen der Zeit 203 (1985) 818-828.

Pieris, Aloysius: Inculturation in Asia. A theological reflection on an experience, in: Jahrbuch für Kontextuelle Theologien 1994, Missionswissenschaftliches Institut Missio e.V. Aachen.

Stockmeier, Peter: Die Inkulturation des Christentums, in: Lebendige Seelsorge 39 (1988) 99-103.

Susanto, Budi:Words and Blessings. Batak Catholic discourses in North Sumatra, Diss. Cornell University, UMI Michigan, 1989.

Christlich-Islamischer Dialog in Indonesien. Autor: R.O.Tumanggor

Filed under: Theology and Church in Indonesia - rotum @ 9:13 am

0. Einleitung

Im Rahmen des Hauptseminars “Muslime in Deutschland” für das Fach “Seminar für Allgemeine Religionswissenschaft” soll das Thema “Christlich-Islamischer Dialog” besprochen werden. In Ergänzung des Themas “Christlich-islamischer Dialog in Deutschland” wird im Folgenden der christlich-islamische Dialog in Indonesien dargestellt werden. Dabei geht es um die Fragen: Wie führen die Christen und Muslime den interreligiösen Dialog? Welche Rolle spielt der christlich-islamische Dialog in der Gesellschaft? Welche Perspektiven haben die Indonesier für bessere Beziehungen zwischen Muslimen und Christen in der Zukunft?

Bevor diese Fragen behandelt werden, soll einiges gesagt werden über Indonesien allgemein, über die Geschichte der Islamisierung des Archipels und die Geschichte des Christentums auf den Inseln Indonesiens.
1. Allgemeine Angaben zu Indonesien

Indonesien liegt in Südost-Asien, hat 13.677 (rund 3000 bewohnte) Inseln, die sich in einem über 5000 km langen Bogen erstrecken. Im Jahr 1997 hatte das Land 200.390.000 Einwohner, Mitte 2001 sollen es 228 Millionen gewesen sein. Die Amtsprache ist Bahasa Indonesia, die seit 1928 aus einer malaiischen Sprache entwickelt wurde. Daneben gibt es 280 lokale Sprachen. Jakarta ist die Hauptstadt mit etwa 10 Millionen Einwohnern. Indonesien besteht aus 27 Provinzen, einschließlich drei Gebiete mit Sonderstatus: Jakarta, Yogyakarta und Aceh mit einem Gouverneur an der Spitze und einem Provinzparlament.

Fast 88% der Indonesier bekennen sich zum sunnitischen Islam, 5% sind Protestanten, 3% Katholiken,2% Hindus (vor allem auf der Insel Bali), je 1% Buddhisten, Konfuzianer (vor allem Chinesen) und Anhänger von Naturreligionen. Die Mehrheit der Bevölkerung gehört zum Islam, aber die anderen Religionen spielen in bestimmten Regionen oft eine dominierende Rolle. Zwar sind nur 3% der Bevölkerung katholisch, aber Inseln wie Flores und Timor sind mehrheitlich katholisch geprägt. Die protestantischen Christen (circa 5%) bilden die stärkste Gruppe bei den Toraja (in Südsulawesi), den Minahasa (in Nordsulawesi), und bei den bekanntesten Batakstämmen (z.B. den Toba-Batak und den Karo-Batak). Bali ist bis heute hinduistisch geprägt. Buddhisten findet man vor allem unter den chinesischstämmigen Indonesiern.

Am 17. August 1945 erklärte Indonesien seine Unabhängigkeit nach 350 Jahren unter niederländischer Kolonialherrschaft und 3,5 Jahren japanischer Besatzung (1942-1945). Soekarno war der erste Präsident Indonesiens. Verbindlich für die politische Arbeit sind die fünf Grundprinzipien (Pancasila) in der Verfassung (Grundgesetz): (1)Glauben an den Einen Gott, (2)Humanität, (3)Einheit Indonesiens, (4)Demokratie durch Zustimmung der Repräsentanten nach allgemeiner Beratung und (5)soziale Gerechtigkeit. Die ersten freien Wahlen 1955 führen zu keinen klaren Regierungsverhältnissen. Gleichzeitig erschüttern Aufstandsbewegungen das Land. 1959 löst Soekarno das parlamentarische System durch die “gelenkte Demokratie” ab und vertritt in der Folgezeit eine antiwestliche Politik, die von der wachsenden innenpolitischen Krise ablenken soll. Er manövriert Indonesien in die Isolation. Mitte 1965 steckt das Land in einer schweren Wirtschaftskrise. Im Oktober 1965 übernimmt General Soeharto - nach einem angeblichen kommunistischen Putschversuch, den er niederschlägt - die Macht. 1966 muss Soekarno “Neuer Ordnung” Soehartos weichen. Soeharto regiert mit harter Hand 32 Jahre lang. Sein Ende kommt mit der Wirtschaftskrise in Asien, als das Volk nicht mehr stillhält und die Studenten auf die Staße gehen. Terror und Gewalt der Sicherheitskräfte können das Regime nicht mehr retten. 1998 verspricht der neue Präsident B.J.Habibie freie Wahlen bis Ende 1999. In freien Wahlen wurde Ende 1999 Abdurrahman Wahid zum Präsidenten Indonesiens gewählt. Er wurde aber am 21. Juli 2001 von Indonesiens “Beratender Volksversammlung” abgesetzt, und Megawati Soekarnoputri wurde zur neuen Präsidentin ernannt.
2. Der Islam und das Christentum in der Geschichte Indonesiens

Indische Kaufleute brachten den Islam zwischen dem 13.und 15.Jahrhundert auf die südostasiatischen Inseln. Dieser durch persische und indische Einflüsse geprägte Islam traf damals vor allem in den Kerngebieten Javas auf vielschichtige - vor allem hinduistische- religiöse Traditionen. Hier entwickelte sich eine synkretistische Spielart des Islam, die viele Elemente der hindu-javanischen Tradition in sich aufgenommen hat. Anfang des 16. Jahrhunderts erschienen zunächst Portugiesen, später Spanier und gründeten Niederlassungen und Missionsstationen. Doch die europäische Eroberung im großen Stil begann erst 1602, als die Holländer die “Vereinigte Ostindische Compagnie” (VOC) gründeten und bald Portugiesen und Spanier verdrängten. Nach dem Bankrott der Compagnie 1799 übernahm die holländische Regierung den Archipel offiziell als Kolonie “Niederländisch-Indien”.

Im Vergleich zum Islam ist das Christentum in Indonesien eine junge Religion. Der Islam konnte schnell in wichtige einheimische Herrscherhöfe eindringen. Das Christentum aber galt als die Religion fremder Eindringlinge, die nie den Versuch unternahmen, einheimische Fürstentümer zu errichten. Dadurch blieb das Christentum fremd.

1905 wurde die islamische Händlervereinigung (’Serikat Dagang Islam’) gegründet. Diese Organisation war die Vorgängerin der 1912 gegründeten islamischen Vereinigung (’Serikat Islam’), die sich als eine der ersten politischen Organisationen profilierte, deren Ziel die Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit war. In der ‘Serikat Islam’ tauchte wieder der Islam als Symbol der Identität im antikolonialen Kampf auf.

Die Nationale Bewegung selbst schließlich kulminierte in dem “Kongress der indonesischen Jugend” vom Oktober 1928 in Surabaya, wo die Leitgedanken der Nationalen Bewegung formuliert wurden: das unabhängige Indonesien solle gebildet werden als ein einheitliches Territorium (satu nusa), von einer einheitlichen Nation (satu bangsa) und mit einer einheitlichen nationalen Sprache, dem Indonesischen (satu bahasa). Die Frage der Religion spielte, wie andere primordiale Bindungen, keine Rolle, sondern war dem Ziel der “Einheit der Nation” untergeordnet.

In der Unabhängigkeitserklärung vom 17. August 1945 kommt zum Ausdruck, dass nicht die indonesischen Führer die Unabhängigkeit erklärt haben, sondern das indonesische Volk selbst. Diese Aussage hat einen sehr tiefen Sinn, denn diese Aussage richtet sich nicht nur gegen die politischen Führer (oder die regionalen Herrscher) und Sultane, sondern auch gegen die religiösen Führer. Das heißt, dass die indonesische Nation, als sie ihre Unabhängigkeit proklamierte, dies gemeinsam tat, ohne dabei die religiösen, ethnischen, kulturellen und sozialen Bindungen der Einzelnen zu berücksichtigen.

Obwohl die Mehrheit der Indonesier sich zum Islam bekennt, ist Indonesien kein islamischer Staat, weil es das Ziel der nationalen Bewegung ist, alle Indonesier als eine Nation zu sehen. Die indonesische Staatsmacht basiert auf der Pancasila, die keine rechtlichen Unterschiede in der Behandlung der verschiedenen Religionsgruppen zuläßt. Die Staatsphilosophie, die Pancasila, verbietet an sich das Reden von Majoritäten und/oder Minoritäten. Auch Religionen haben das gleiche Recht, unabhängig von ihrer statistischen Stärke. Im § 29 des Grundgesetzes von 1945 wird jedem Indonesier die Freiheit garantiert, seine Religionszugehörigkeit selbst zu bestimmen oder zu wechseln.
3. Herausforderungen des christlich-islamischen Dialogs in Indonesien

Wenn man die Herausforderungen des christlich-islamischen Dialogs in Indonesien erkennen und verstehen will, muss man auch die Vergangenheit berücksichtigen. Es hat doch manche Ereignisse gegeben, die Entwicklung dieses Dialogs beeinflusst haben. Dazu gehören auch geschichtliche Erfahrungen, die nicht unmittelbar das Problem der Religion betreffen. So stellt die Tatsache, dass das Christentum die Religion der ehemaligen Kolonialherren war, bis heute eine historische Belastung dar, die noch nicht überwunden ist und ständig den Dialog behindert.

Nach dem Niedergang der Indonesischen kommunistischen Partei 1965 gab es “die Massenbekehrungen”. Alle Bürger sollen eine der anerkannten Religionen wählen (nämlich: Islam, protestantisches oder katholisches Christentum, Hinduismus oder Buddhismus). Damals kamen die Gerüchte über eine angestrebte Christianisierung oder Missionierung in der Gesellschaft auf. Solche Gerüchte sind oft ein ernshaftes Hindernis für die Entwicklung guter Beziehungen zwischen Muslimen und Christen.

1967 bildete die Regierung eine “interreligiöse Konsultation” (Konsultasi Antar Golongan Agama). Ihr Ziel ist es, jede Religion dazu zu bringen, auf Missionierungsversuche bei den Menschen zu verzichten, die sich schon zu einer bestimmten Religion bekennen. Diese Initiative der Regierung wurde von einigen Religionsführern total abgelehnt, denn ein solcher Verzicht widerspreche dem Leben und der Lehre jeder Religion. Das in der Konsultation erscheinende Schlüsselwort war “Toleranz”. Im Rahmen des christlich-islamischen Dialogs in Indonesien scheint die Toleranz ganz relevant für die östliche Kultur zu sein, in der die Starken die Belastungen der Schwachen mittragen.

Der indonesische Islam gilt mehrheitlich als tolerant. Diese Toleranz wurzelt darin, dass im indonesischen Islam die Akkulturation ein wesentlicher Faktor für das Zusammenleben ist. Die Toleranz wird etwa dadurch praktiziert, dass die Muslime mit den Nicht-Muslimen an (durch die Adat = verbindliche Tradition) vorgeschriebenen Zeremonien im familiären oder agrarischen Bereich gemeinsam beteiligt sind.

Trotz dieser Toleranz gibt es auch Hindernisse aus dem inneren Kreis des institutionellen Islam, wie etwa im Jahre 1981, als Dr.Hamka, der Vorsitzende des Majelis Ulama Indonesia (=des Rats der indonesischen islamischen Gelehrten), ein fatwa (offizielles Gutachten) herausgab, in dem die Teilnahme an christlichen Weihnachtsfeiern für Muslime verboten wurde. In vielen christlichen Schulen war es schon öfter geschehen, dass islamische Schüler im Chor oder auf der Bühne aktiv waren. Auch in Büros war es üblich, dass die Muslime die Weihnachtsfeiern der Christen mitbezahlten. Der Majelis Ulama Indonesia wollte dies nicht mehr genehmigen. Doch der Religionsminister hat unter Berufung auf die Pancasila die Harmonie der Religionen betont und die Majelis Ulama Indonesia aufgefordert, das fatwa zurückzunehmen.

4.Christen und Muslimen im Dialog: Lage und Aussichten

1. Die aktuelle Lage der christlich-islamischen Beziehung

Zunächst muss man sagen, dass die christlich-islamische Beziehung in Indonesien seit Mitte der 90er Jahre durch die Konflikte und gewalttätige Auseinandersetzungen gekennzeichnet sind. Bis heute lebt der Konflikt fort. Es begann 1996 in Situbondo (Ost-Java) und dann in Solo (Mitte-Java), Tasik Malaya und Bekasi (West-Java). In Jakarta 1998 wurden viele Kirchen zerstört und verbrannt. In Kupang (West-Timor) sind 1998 auch einige Moscheen zerstört worden. In Poso (Süd-Sulawesi) und auf den Molukken (Ambon) gab es Auseinandersetzungen zwischen den Muslimen und Christen. Dort sind viele Kirchen und Moscheen zerstört worden und in Flammen aufgegangen. All diese Konflikte haben nicht nur materielle und psychologische Schäden verursacht, sondern auch Menschen das Leben gekostet.

Die Beurteilung dieser Ereignisse muss mit Vorsicht erfolgen. Man kann sie nicht einfach als Konflikte zwischen zwei großen Religionsgemeinschaften des Landes betrachten. Eher sind sie die Konsequenzen der nationalen Korruption, des Zusammenbruchs des Gesetzes und der Menschenrechtsverletzungen. Die meisten Konflikte auf den Molukken (Ambon), Süd-Sulawesi und in anderen Teilen Indonesiens haben soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Gründe. Doch das wird oft simplifiziert als Konfrontation zwischen den Muslimen und den Christen dargestellt. Politische Parteien oder andere Gruppen können leicht Verdächtigungen aussprechen und Vorurteile gegenüber den Religionsgemeinschaften wecken.

2. Der soziale Hintergrund

Es stellt sich die Frage nach dem Grund für die vielen interreligiösen Auseinandersetzungen im Indonesien der letzten fünf Jahre. Zu den oben angesprohenen komplexen Ursachen kommt die Brutalität in der indonesischen Gesellschaft hinzu. Die allgemeine Neigung zur Gewalt ist durch zwei Merkmale gekennzeichnet. Erstens, schon eine kleine Friktion, ein Missverständnis oder eine Konfrontation kann gewaltige Reaktionen herbeiführen, selbst Auseinandersetzungen mit Waffen. Zweitens, eine solche Auseinandersetzung kann kommunalen Charakter annehmen. Wenn es beispielweise einen Streit zwischen zwei Taxifahrern gibt, von denen der eine ein Muslim, der andere ein Christ ist, kann es fast immer (vor allem auf den Molukken) zu einem Krieg zwischen beiden Religionen oder Völkern kommen.

Über die tieferen Ursachen dieser Gewalt auf kommunaler Ebene kann man nur spekulieren. Unter der Regierung Soehartos war es den Bürgern nicht erlaubt, eigene Gedanken zu äußern. Sie fühlten sich als “Opfer des Projektes der Regierung”. Die Leute mußten ihr Land wegen des Entwicklungsprogramms der Regierung verlassen. Jede Reaktion und die Proteste der Bevölkerung wurden durch das Militär unterdrückt. Die Bürger litten unter der Repression. Die kommunalen Konflikte waren auch zum Schweigen gebracht worden. Nach dem Rücktritt Soehartos im Mai 1998 sind alle Ungerechtigkeiten der 32 Jahre seines Regimes an das Tageslicht gekommen. Doch die Regierung unter der Präsidentin Megawati Soekarnoputri ist nicht in der Lage, den Ex-Präsidenten Soeharto vor Gericht zu bringen. Das enttäuscht natürlich die Bevölkerung sehr. Die laufenden Konflikte zwischen Muslimen und Christen in Indonesien müssen vor dem Hintergrund des allgemeinen Werteverfalls der indonesischen Gesellschaft gesehen werden.

Eine Lösung dieser Probleme muss auf jeden Fall versucht werden. Ob das auf dem Weg über einen Dialog geschehen kann, ist fraglich. Ungewiss ist vor allem, ob die komplexen Probleme überhaupt noch einen christlich-islamischen Dialog in Indonesien zulassen. Wie könnte ein solcher Dialog realisiert werden?

3. Die Praxis des Dialogs: von der Toleranz zur Freundschaft

Von der Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens der Religionsgemeinschaften aus versuchen einige Experten und religiöse Führer die Frage zu beantworten, wie es in der Praxis zwischen Christen und Muslimen zu einem Dialog kommen könne.

Gus Dur (Abdurrahman Wahid, ehemaliger Vorsitzender der Nahdlatul Ulama und Ex-Präsident von Indonesien) ist davon überzeugt, dass alle Menschen, Muslime und Nicht-Muslime, von Gott in gleicher Weise mit der Fähigkeit erschaffen wurden, kraft ihrer geschöpflichen Natur (fitra) Gott zu erkennen. Jeder Mensch ist auf seine Weise Gott gegenüber verantwortlich, auch die Nicht-Muslime. Und wenn die Ziele der Zusammenarbeit mit Gottes Willen übereinstimmen, dann ist es unmöglich, eine solche Zusammenarbeit als haram (verboten) zu betrachten. Doch er betont, dass es keine Möglichkeit zu einem Dialog zwischen verschiedenen Religionen über ihre eigene Religionen gebe. Dass heißt, zwischen katholischen und evangelischen Christen kann ein ökumenischer Dialog geführt werden, der möglicherweise zur Vereinigung der Kirchen führen kann, denn ihre Verschiedenheit bezieht sich nicht auf fundamentale Lehren. Mit den Muslimen, sagt er, ist es anders: sie können nur über die Angelegenheit der globalen wirtschaftlichen oder politischen Ethik diskutieren. Sie können auch über die bessere Verwirklichung einer echten Toleranz beraten. Doch wo es um den Inhalt der beiden Religionen (Islam und Christentum) geht, sollte man den Traum von einem realen Dialog beenden; denn beide Religionen sind zu unterschiedlich.

Für Nurcholis Madjid, einen islamischen Theologen, ist der Konsens, wie er in der Pancasila und besonders auch in ihrem ersten Prinzip (Glauben an den Einen Gott) zum Ausdruck gekommen ist, eine genügend solide Basis zur Zusammenarbeit mit allen, die sich an diesem Konsens beteiligen, und zwar in den Bereichen, in denen die Pancasila ihre Funktion ausübt, nämlich im staatlichen und im gesellschaftlichen Bereich.

P.Ignatius Ismartono SJ, der Sekretär der Kommission für das Verhältnis zu den Religionen (Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan) der Indonesischen Bischofskonferenz ist der Meinung, das religiöse Leben in Indonesien lasse sich unter vier Aspekten einer möglichen Beziehung betrachten. Erstens, die Freundlichkeit. Alle Religionen wollen die Freundlichkeit in der Gesellschaft verwirklichen. Zweitens, die Toleranz. Drittens, der Dialog. Er braucht die Kommunikation und die gute Beziehung. Die Idee des Dialogs fordert die Anhänger aller Religionen auf, die Vorstellung und das Gefühl aufzugeben, dass ihre Religion die beste unter den anderen sei. Sie sollen verstehen, dass alle Religionen in der Geschichte sowohl ihre Stärken wie auch ihre Schwächen hatten und auch Positives und Negatives getan haben. Jeder kann Gutes von anderen Religionen hören, denn trotz der Verschiedenheit gibt es auch viele Ähnlichkeiten in den Religionen. Durch ihr Religionsministerium fordert die indonesische Regierung die Führer der anerkannten Religionen auf, den Dialog für die Harmonie zu beginnen. Angestrebt wird die interne Harmonie unter den Anhängern einer Religion, die Harmonie unter den Anhängern verschiedener Religionen und die Harmonie zwischen den Religionen und dem Staat. Der vierte Aspekt ist die Freundschaft. Sie kann schon unter den Staatsgründern verfolgt werden. Es gab gemeinsame Projekte für gemeinsame Interessen. Jede Religionsgemeinschaft soll verstehen, dass ihre Feinde nicht Anhänger anderer Religionen sind, sondern jene, die sich der Erhaltung menschlicher Werte widersetzen. Die Freundschaft ist eine Berufung zur Zusammenarbeit beim Aufbau einer besseren Welt, in der die Menschen im Frieden wohnen und ihrer Würde entsprechend leben können.

Trotz der Spannungen in den Beziehungen zwischen den Christen und Muslimen in bestimmten Teilen Indonesiens gibt es schon seit langem viele Initiativen, in denen Menschen verschiedener Religionsgemeinschaften zusammentreffen. In Yogyakarta (Mitte-Java) wurde vor wenigen Jahren auf Initiative des protestantischen Theologen, Th.Sumartana mit dem Institut “Interfidei” eine Begegnungsstätte geschaffen, in der vor allem Studierende der verschiedenen akademischen Lehranstalten dieser Stadt gemeinsame Seminare abhalten können. Das Ziel ist es, den gläubigen Muslimen, Christen, Hindus und Buddhisten Mut zu machen, mit gutem Gewissen in den Andersgläubigen Nachbarn mit den gleichen gesellschaftlichen, nationalen und staatlichen Idealen und Zielen zu sehen. Die Gruppe “Interfidei” hat viel Applaus und Unterstützung erhalten und pflegt intensive Beziehungen zu den anderen Religionsgemeinschaften. Auch Muslime ergreifen die Initiative und suchen den Dialog.

Es gibt auch ein von Abdurrahman Wahid im April 1991 einberufenes Forum, das sog. Fordem (Forum Demokrasi = Demokratisches Forum). Hier können Christen, Muslime, Hindus und Buddhisten als Bürger zusammenkommen, um über die wesentlichen Belange ihres Landes frei zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen.

Das jährlich einmal tagende interreligiöse Seminar, das von dem Forschungsbüro der Gemeinschaft der Kirchen in Indonesien veranstaltet wird, findet seit 1981 regelmäßig statt. In diesem Seminar sollen die Teilnehmer allgemeines über den Islam erfahren, aber auch über aktuelle Entwicklungen oder Probleme in Indonesien informiert werden. Auf katholischer Seite findet auch jedes Jahr eine interreligiöse Studientagung im Realino-Studiumzentrum (Pusat Studi Realino) Yogyakarta statt, ebenso auf islamischer Seite mit der Paramadina-Stiftung (Yayasan Paramadina). In vielen Gebieten haben örtliche Initiativen zur Bildung von kleinen ‘Dialog-Gruppen’ und Kooperativen geführt. Einrichtungen für Rechtshilfe arbeiten ohne spezielle religiöse Anbindung.

Durch ein spontanes Gespräch einiger Personen ist MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama= Gesellschaft für den interreligiösen Dialog) am indonesischen Heldengedenktag, 10.November 1995 enstanden. Beim ersten Treffen im Büro der Kairos-Zeitschrift in Kali Malang, Jakarta, gab es keine Formalitäten.Die Selbstdisziplin bestimmte dort das Gespräch. Zu weiteren Treffen wurden das Staatliche Islamische Institut (Insitut Agama Islam Negeri), die Kairos-Zeitschrift, die Paramadina-Stiftung, die Studiengruppe für Religion und Gesellschaft (Kelompok Studi Agama dan Masyarakat), das Forschungsbüro der Gemeinschaft der Kirchen in Indonesien und die Indonesische Bischofskonferenz eingeladen.

All diese Gespräche enstanden aus dem ehrlichen Wünsch einem Dialog, der von der angemessenen Kompetenz und intellektueller Tiefe getragen wird. Im Laufe ihrer Geschichte hat der durch die MADIA geführte Dialog einen eigenen Charakter gewonnen. Ein spiritueller Dialog kam auch zustande, indem man in die Herzen anderer Religionen hineinging, ohne die eigene Identität zu verlieren. Der Dialog will nicht eine Religion mit den anderen vergleichen oder einen Kompromiss in der Theologie oder Lehre schließen. Für die MADIA bedeutet der Dialog nicht nur den Versuch , die Probleme zu überwinden, die aus der objektiven realen Vielfalt in Indonesien enstanden sind, sondern auch die Suche nach ihrer tieferen Bedeutung und der Bereicherung der Lebenserfahrungen. Eines der Kriterien für den Dialog besteht darin, dass man den Mut hat, in die Herzen der Erfahrungen und der Spiritualität der anderen Religionen hineinzugehen. Um die eigenen Religionserfahrungen zu bereichern und zu fördern, muss man lernen, anderen Religionen zu begegnen, ohne sie als eine gefährliche Bedrohung zu sehen.
4. Dialog des Lebens

Aus den Erfahrungen ihres Zusammenlebens haben die indonesischen Christen und Muslime gelernt, dass sie dann, wenn sie dogmatische oder theologische Fragen zum Thema dialogischer Begegnung machen, in der Regel nicht weit kommen. Dialog in ihrem Verständnis ist eher ein Dialog des Lebens, weniger ein Dialog der Worte. Der christlich-islamische Dialog in Indonesien ist nicht nur eine akademische Angelegenheit, sondern auch ein Dialog des Lebens, der die Alltagswirklichkeit der Menschen stark beeinflusst. Dieser Dialog vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen, da er sich immer zwischen Menschen vollzieht, und zwar solchen, die miteinander in Kontakt kommen, so in der Regel die Intellektuellen unter sich und ebenso das einfache Volk. In vielen regionalen (stammesbezogenen) Kulturen wird das familiäre und örtliche Zusammenleben, auch wenn die Familienmitglieder verschiedenen Religionen angehören, durch die in der Adat festgelegten Regeln geordnet.

4. Zusammenfassungen und Einige Gedanken für die Zukunft des christlich-islamischen Dialogs in Indonesien

In der politischen Entwicklung Indonesiens spielen die Religionen eine große Rolle. Der Islam und das Christentum sind zwei Religionen, zu denen die meisten Indonesier sich bekennen. Das tolerante und harmonische Zusammenleben zwischen den Muslimen und Christen hängt davon ab, wie der interreligiöse Dialog geführt werden kann. Das Problem besteht darin, dass die indonesische Regierung oft die Religionen zugunsten ihres politischen Interesses instrumentalisiert hat. Es war offizielle Regierungspolitik, dass nach außen hin zwischen den Religionsgemeinschaften in Indonesien Harmonie zu herschen hatte. Das Schlagwort, mit dem die Harmonie geschützt wurde, war mit der Abkürzung SARA bezeichnet. Dieses Kürzel stand für vier Bereiche, die für kontroverse Auseinandersetzungen tabu waren, nämlich ethnische Gruppen, Religionen, Rasse und Klasse. Aufgrund dieser Religionspolitik versuchte die Regierung, den Christlich-Islamischen Dialog zu ermutigen. Dieser Dialog ist leider nur ein Programm der Regierung, die nie in der Lage ist, die grundlegenden Probleme, zu überwinden, nämlich die soziokulturelle Probleme des Landes.

Für die Zukunft des christlich-islamischen Dialogs in Indonesien sind meiner Meinung nach diese Gedanken zu beachten.

* Die Probleme zwischen den religiösen Gemeinschaften sollen angesprochen werden. Die Christen bestehen auf ihrem Recht, die Kirche für ihre Gemeinde aufzubauen und ihren Glauben überzeugend zu leben. Die Religionsfreiheit kann nicht richtig verstanden werden, wenn man den sozialen kulturellen Kontext nicht berücksichtigt.
* Themen des christlich-islamischen Dialogs sollen nicht nur im allgemeinen Fragen von gesellschaftlicher Relevanz sein, sondern auch theologische Fragen im engeren Sinn.
* Das gegenseitige Vertrauen zwischen Christen und Muslimen ermöglicht ein offennes Miteinander. Allerdings muss die Basis klar sein: eine gemeinsame Sorge um die künftigen Entwicklungen in Indonesien, ihrer gemeinsamen Heimat. Das führt endlich zu einem Dialog des Lebens.
* Der Prozeß des christlich-islamischen Dialogs braucht nicht nur die Vorbereitung, sondern auch bleibende Offenheit, Ehrlichkeit und Gelassenheit in guter Absicht. So kann er dem Aufbau der Geschwisterlichkeit in der pluralistischen Gesellschaft dienen.

Literaturnachweis

Baratta, Dr.Mario von (Hg.). Der Fischer Weltalmanach 2000, Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main 1999, S.349-156.

FSS. “Dari Toleransi ke Persahabatan” (Von der Toleranz zur Freundschaft). In: HIDUP L (28. April 1996) 17. S.18.

FSS. “MADIA, Wajah baru untuk Dialog” (MADIA, neues Gesicht für den Dialog). In: HIDUP LI (2. Februar 1997) 5. S.40.

Magnis-Suseno, Franz. Religious Freedom in Indonesia: Situation and Prospects. In: http://www.sedos. org/english/Suseno.htm. Jakarta, 12 April 2001.

Rambitan, Stanley R. Christian-Muslim Relations in Indonesia. In: http://tumoutou.net/rambitan.htm.

Riyanto, F.X.E. Armada. Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik (Interreligiöser Dialog aus der katholischen Perspektive). Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Schumann, Olaf. “Perspektiven der künftigen Beziehungen zwischen Muslimen und Christen in Indonesien”. In: CIBEDO 10, 1996 (Heft 4). S.121-133.

Schumann, Olaf. “Fünfzig Jahre Unabhängigkeit der Republik Indonesia. Indonesische Christen und Muslime zwischen Vergangenheit und Zukunft”. In: Ders. Hinaus aus der Festung. Beiträge zur Begegnung mit Menschen anderen Glaubens und anderer Kultur. Hamburg: EBV, 1997 (=Studien zum interreligiösen Dialog, 1). S. 193-230.

Schumann, Olaf. “Islam in Indonesien”. In Ders. Hinaus aus der Festung. Beiträge zur Begegnung mit Menschen anderen Glaubens und anderer Kultur. Hamburg: EBV, 1997 (=Studien zum interreligiösen Dialog, 1). S. 231-238.

Steenbrink, Karel A. “Pancasila: Entwicklungen innerhalb der Civil Religion Indonesiens”. In: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 74 (1990). S. 124-141.

Steenbrink, Karel A. “Five Catholic Theologians of Indonesia in Search for an International or Local Identity”. In: Exchange 29 (2000). S. 2-22.

Inkulturation des Christentums unter den Toba-Batak. Autor: R.O.Tumanggor

Filed under: Christianity and Batak Culture - rotum @ 9:04 am

1. Einleitung

Die Geschichte der Mission kann man so zugleich als Geschichte der Inkulturation des Christentums lesen. Die Ausbreitung der christlichen Mission stand immer von Anfang an einer neuen Kultur und ihrer Umwelt gegenüber. Voraussetzung für den missionarischen Erfolg ist die Bereitschaft der jeweiligen Kulturträger und der Glaubenboten, sich gegenseitig anzunehmen und für eine Wandlung ihrer Auffassung offen zu sein.

Die Ausbreitung des Christentums unter den Toba-Batak auf Nord-Sumatra (Indonesien), die 1860 von deutschen evangelischen Missionaren begonnen und dann Anfang des 20. Jahrhunderts von katholischen Missionaren fortgeführt wurde, ließ eine neue Epoche für das Volk beginnen und befreite es aus seiner isolierten Situation. Mit der Christianisierung wurde eine ‚neue Kultur’ dem Volk vorgestellt. Die Missionare verkündeten nicht nur das Evangelium, sie sorgten auch für eine berufliche Ausbildung und soziale Dienste. Das hat den Toba-Batak geholfen, sich dem Westen zu öffnen. Diese Öffnung brachte manches, was sich mit ihrer traditionellen Kultur und der darin begründeten Denkweise nur schwer vereinbaren ließ. Wollten sie den christlichen Glauben annehmen, mussten sie sich teilweise von ihrer Überlieferung trennen. Doch im Lauf der Zeit entdeckten die Toba-Batak anderes in ihrer Kultur, das sich mit dem christlichen Glauben vereinbaren ließ.

Die katholische Kirche hat bei ihrer Missionstätigkeit im Batakland von Anfang an die traditionelle einheimische Kultur hoch geschätzt. Das ist nach Budi Susanto ein Grund dafür, dass in den 30er Jahren viele Toba-Batak in die katholische Kirche eingetreten sind. Zudem haben die Missionare das westliche Ausbildungssystem angeboten, das den Toba-Batak ermöglichte, an der modernen Welt teilzunehmen. Die Evangelisierung wurde natürlich noch von der Kultur der europäischen Missionare beeinflusst. Seit dem 2. Vatikanischen Konzil werden die Bemühungen um die Verwurzelung des Christentums im kulturellen Kontext verstärkt. Aus diesem Grund ist die Inkulturation des christlichen Glaubens in der kirchlichen Praxis ein zentrales Thema geworden.

Die neue Wertung der einheimischen Kulturen war ein wichtiger Schlüssel, um das Eingehen auf die regionalen und kulturellen Kontexte für die jungen Kirchen außerhalb Europas als legitime, ja als wichtige Aufgabe zu erkennen. Und Giancarlo Collet hat auch Recht, als er schreibt: “Die einzelnen Ortskirchen, welche Glauben und Leben zur Einheit zu bringen suchen, um den Menschen in ihrem jeweiligen Kontext das Evangelium zu bezeugen zu können, sind für den dafür erforderlichen hermeneutischen Prozess der Interpretation des Evangeliums unersetzlich, weil vor allem sie diese Kulturen von innen zu verstehen in der Lage sind.” Darüber hinaus führt die Begegnung des christlichen Glaubens und der Kultur zu manchen Problemen, die sich in der Inkulturationsproblematik fortsetzen. Diese Probleme können nur durch interkulturelle Kommunikation gelöst werden, wobei die beteiligten Kulturen sowohl Zeugnis geben wie Zeugnisse anhören müssen. Die Inkulturationsbemühungen brauchen eine kritische Korrelation zwischen dem christlichen Glauben und den Erfahrungen mit der Kultur der Toba-Batak. Deshalb soll im Folgenden analysiert werden, wie der Inkulturationsprozess des christlichen Glaubens am Beispiel der Vorstellung von Gott unter den katholischen Toba-Batak im Erzbistum Medan, Nord-Sumatra, vor sich geht. Wie bezeugen die Toba-Batak ihren christlichen Glauben im Kontext ihrer Kultur?

2. Die Toba-Batak und die katholische Mission

2.1 Die Toba-Batak und ihre Adat

Batak ist ein Volk, das im Gebiet des Toba-Sees im nördlichen Sumatra/Indonesien lebt und zur altindonesischen Bevölkerungsschicht gehört. Sie bilden sprachlich und kulturell keine geschlossene Gruppe, sondern unterscheiden sich zum Teil erheblich voneinander. Südlich vom Toba-See leben die Angkola- und die Toba-Batak, nördlich die Dairi- oder Pakpak- und die Karo-Batak, östlich die Simalungun-Batak. Drei konstitutive Merkmale verbinden die Batak insgesamt: (1) Ihre genealogische Struktur mit der Großfamilie = Marga, d. h. patrilinearen und exogamen Sippen, (2) die Stammesreligion, die in Ahnenkult und Geistesopferwesen bestand, und (3) die Einwirkung indischer Kultur, die wahrscheinlich vor mehr als einem Jahrtausend begann. Die Toba-Batak sind die zahlenmäßig größte Gruppe. Die Beziehung von einer Marga zu einer anderen bezeichnet man als Margaband. Das Band der Marga ist durch das “Dalihan Na Tolu”-System (Dreiecksverhältnis, ein Verwandtschaftssystem der Batak) bestimmt. Dalihan Na Tolu besteht aus “Dongan Sabutuha” (wörtlich: eines Bauches), das sind alle Angehörigen der eigenen Marga bzw. die Blutsverwandten eines Mannes, “Hula-Hula”, die Angehörigen der Marga des Schwiegervaters des Mannes; und “Boru”, nämlich Angehörige der Marga des Schwiegersohnes bzw. der Schwiegersöhne des Mannes. Die Dalihan Na Tolu spielt eine große Rolle im sozialen System der Toba-Batak.

Eine Untersuchung über das Leben der Toba-Batak, über ihre Philosophie, ihre Kultur und ihre Religion wird unmöglich ohne ein tief gehendes Verständnis der Adat. Das Wort Adat ist ein Begriff, der sich nicht direkt ins Deutsche übertragen lässt. Die Adat, die als ein arabisches Wort durch den Islam in die indonesische Lebenswelt gekommen ist, meint ein System, das die Lebensweise und Lebensverhältnisse im einzelnen, in der Gemeinschaft, innerhalb des Volkes und gegenüber den fremden Völkern ordnet; es ist durch die Vorväter überliefert und wird durch gemeinsame Übereinkunft bestätigt oder verändert. Sie ist aber nicht bloße Tradition oder Gewohnheit im wörtlichen Sinne. Sie ist Gewohnheit mit rechtlicher Konsequenz. Für die Toba-Batak ist die Adat von spezieller Bedeutung, weil sie als ein Stück der Religion gilt und Sakralität besitzt. Die Sakralität der Adat kommt in der Beziehung von Adat und Marga am besten zur Geltung. Die Adat hat als eine ihrer Funktionen, die Marga zu bestätigen und ihr rechtliche Geltung zu geben. Im Mittelpunkt stehen dabei die Adat und alle Aspekte der Batak-Gesellschaft in Vergangenheit und Gegenwart. In der Vergangenheit garantierte der Vollzug der Adat dem einzelnen und seiner Gruppe Nahrung, Nachkommen, Erfolg, Reichtum, Ehre und Segen. Nach der Adat geregelt wurden: Hausbau, Heirat, Feldbestellung, Schlachtung, Krankenbehandlung, Krieg und Frieden, Tanz, Totenbestattung, Erbverhältnis usw. Die Adat ordnete den Alltag und den Feiertag; sie gab dem Leben seine Ordnung und seinen rituellen Gang. Vor der Ankunft der monotheistischen Religion waren Adat und Religion allerdings untrennbar, wie ein Toba-Batak-Gelehrte meinte: “Adat ist Frucht der alten Religion”.

2.2 Die katholische Mission unter den Toba-Batak

Im Jahr 1853 versuchte der erste katholische holländische Priester, Caspar de Hessele, unter den animistischen Batak in Siabu/Mandailing im südlichen Batakland zu missionieren. Dort wohnte er mehr als ein Jahr; doch bevor er die ersten Früchte seiner Arbeit ernten konnte, starb er an Fieber. Mit seinem Tod 1854 endete der erste Versuch der katholischen Mission unter den Batak. Noch im selben Jahr hat die holländische Kolonialregierung durch die Kolonialgesetzgebung in Artikel 123 eine Doppelmission verboten. Das bedeutet, es war nicht erlaubt, dass zwei verschiedene konfessionelle Missionsgesellschaften in der gleichen Region arbeiteten. Ruhe und Ordnung sollten in der noch nicht abgeschlossenen Kolonisierung nicht gefährdet werden. Mit dem Tod Hesseles und diesem Gesetz war der erste Versuch der katholischen Mission im Batakland gescheitert.

Die Christianisierung des Bataklandes fing erst ab 1861 an, als zwei evangelische Missionare aus der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) am 7. Oktober 1861 in Sipirok ein. Im selben Jahr zogen sie nach dem reichbevölkerten Gebiet Silindung weiter. Ein Jahr danach kam Ludwig Ingwer Nommensen in Sumatra an. Er errichte 1864 in Silindung (dem heutigen Tarutung) ein Missionszentrum mit dem Ziel, von dort aus das Toba-Gebiet zu missionieren. Diese evangelische Mission war erfolgreich. Im Jahre 1911 zahlten die Christen dort etwa 100.000. Silindung wurde zum evangelischen Missionsgebiet erklärt. 25 Jahre danach (1936) waren 300.000 Gläubigen zu verzeichnen. Nommensen wurde zum Apostel der Batak erhoben.

Am 30. Juni 1911 übernahm der Kapuzinerorden die ganze Insel Sumatra. Ein Jahr später, 1912, wurde die apostolische Präfektur Sumatra gegründet, und Libertus Cluts OFMCap war der erste apostolische Präfek. Als die Kapuziner in Sumatra ihre Mission anfingen, gab es etwa 4000 Katholiken. Die meisten von ihnen waren Europäer, die für die Kolonialregierung arbeiteten; einige waren Soldaten, Ansiedler und Plantagenunternehmer. In den ersten Jahrzehnten ihrer Sumatramission beschränkten sich die holländischen Kapuziner auf die Europäerseelsorge, und etwas später kam die Missionierung unter den Chinesen der Küstenstädte hinzu. Wegen der Kolonialgesetzgebung (Artikel 123) von 1854 und des Mangels an Personal konnte Libertus Cluts noch nicht mit der Missionierung des Bataklandes beginnen. Am 23. April 1921 war Cluts während seiner Reise zu einer Missionsstation gestorben. Sein Nachfolger wurde Mathias Brans OFMCap, der die Missionsstrategie ordentlich entwickeln wollte.

1934 bekam Mathias Brans die offizielle Erlaubnis der Kolonialregierung für die katholischen Missionare, die Mission unter den Toba-Batak im Batakland zu beginnen. Im selben Jahr nahm der erste katholische Missionar, Sybrandus von Rossum seinen festen Wohnsitz in Balige, mitten im Batakgebiet, wo es bereits katholische Gemeinde gab. Die Entwicklung der katholischen Mission im Batakland nahm nun einen dynamischen Verlauf. Viele Außenstationen wurden gegründet. Neue, junge, kräftige Missionare zogen in die Mission. Die Zahl der Katechumenen und Getauften stieg rasch an.

Um das Evangelium den Toba-Batak zu verkünden, wandten die katholischen Missionare einige Methoden an. Einerseits benutzten sie die gleichen Strategien, die evangelische Missionare benutzten, nämlich Mission durch karitative Werke. Sie bauten Kirchen, Krankenhäuser und Schulen. Andererseits hatten sie ihre eigene Methode. Sie verboten Adat oder die traditionelle Kultur nicht, soweit alles mit dem katholischen Glauben vereinbar ist. Die einheimischen Katholiken können ihre traditionelle Musik und Tänze in die Liturgie einbringen. Die persönliche Beziehung zwischen den Missionaren und den Toba-Batak hat auch eine große Rolle für das Gelingen der Mission im Batakland gespielt. Die Batak sahen, dass die Missionare den einfachen und armen Menschen nahe standen. Missionare besuchten sie, riefen sie zur Versammlung und brachten ihnen die Grundkenntnisse der katholischen Lehre bei. Die persönlichen Kontakte zu den Missionaren führten zum Wunsch nach der Taufe.

Vor ihrem Einsatz im Batakland hatten katholische Missionare sich schon etwas mit der Kultur und vor allem mit der batakischen Sprache vertraut gemacht. Sprachkenntnisse sind doch die notwendige Voraussetzung für einen guten Kontakt mit den Einheimischen und für einen Zugang zur Kultur des Volkes. Obwohl die Kirche eigentlich seit dem Beginn ihrer Mission mit der lokalen Kultur der Toba-Batak anzupassen versuchte, sind die Inkulturationsbemühungen seit dem 2. Vatikanischen Konzil verstärkt. Mit der veränderten Auffassung der Kirche über die Welt, andere Religionen und über sich selbst, ändert sich auch ihre Annäherung zur Begegnung zwischen der Adat und dem christlichen Glauben. Früher richtete die Kirche ihre Augen auf sich, jetzt auf die anderen. Sie versucht, die Lösungen der Probleme zu finden, die aus dieser Begegnung entstanden sind. Die Kirche versucht, die in der Kultur verwurzelten christlichen Glaubenserfahrungen zu fördern.

Der konkrete Schritt auf der katholischen Seite ist die Inkulturation. Sie zeigt sich unter anderen in der Übersetzung der Bibel in die einheimische Sprache, die Änderung der kulturellen Elemente vornehmen, die mit der katholischen Lehre nicht vereinbar sind, die Aufnahme relevanter kulturellen Elemente in die Liturgie, wie z.B. Musik, Gesänge, Tänze und der Versuch, die einheimische Architektur und Kunst beim Kirchenbau zu berücksichtigen. So wurden Bibel-, Katechese- und Liturgiekommissionen für die Vertiefung des katholischen Glaubens in Erzdiözese Medan ins Leben gerufen. Den Gemeindevorstehern und den Gläubigen werden Kurse angeboten. Liturgische Werkwochen als Werkstatt der Inkulturation werden häufig organisiert.

3. Inkulturationsbemühungen am Beispiel der Vorstellung vom Gott

Im folgenden wird ein Beilspiel der Begegnung zwischen dem traditionellen Glaubenssystem der Toba-Batak und dem christlichen Glauben dargestellt.

3.1. Das Gottesverständnis im traditionellen Glaubenssystem

Lange vor der Ankunft der christlichen Missionare kannten die Toba-Batak ein religiöses System. Wer zum Verständnis des religiösen Systems der Toba-Batak gelangen will, muss vom Mythos des Schöpfungsgeschehens ausgehen. Der Schöpfungsmythos wurde von Generation zu Generation mündlich vermittelt. Die Toba-Batak denken sich den Kosmos aus drei großen Welten gebaut: die Oberwelt oder der Himmel, der Sitz der Gottheiten, die Mittelwelt oder die Erde als das Reich des Menschen und die Unterwelt als der Ort des gefesselten Drachens Naga Padoha. In der Oberwelt wohnen die fünf höchsten Gottheiten: Mulajadi Nabolon (Großer Ursprung des Werdens) oder Schöpfergott, Batara Guru, Soripada, Mangalabulan und Debata Asiasi. Mulajadi Nabolon hat alles geschaffen. Sein Wesen hat keinen Anfang und kein Ende. Mulajadi Nabolon hat an die Weltherrschaft der Götterdreiheit (Batara Guru, Soripada und Mangalabulan) delegiert. Batara Guru wacht über Recht und Ordnung und ist ein gerechter Richter. Soripada gilt als guter Redner. Mangalabulan ist eitel und böswillig, stellt den Menschen Fallen, und man muss ihn deshalb fürchten. Debata Asiasi ist wie ein Ausgleich für die Götterdreiheit. Wenn zwischen den drei Göttern eine Differenz entsteht, fällt er den Spruch, der allen gleich gerecht wird. Nur selten betet man zu ihm, ein Opfer empfängt er nur als Beigabe zu den Opfern für die drei Götter.

Die Gottesidee der Toba-Batak ist auf vielfältige Weise mit dem religiösen Ritual und der Sozialordnung verwoben. Die Sozialordnung der Toba-Batak beruht fast ausschließlich auf Bindungen, die aus der Verwandschaft resultieren. Philip L. Tobing sieht den Zentralpunkt der Religion der Toba-Batak in der Gottesvorstellung. Er begründet alle sozialen und religiösen Phänomene des Batakvolkes mit der Gottesidee. Tobing ist der Meinung, dass die drei Gottheiten (Batara Guru, Soripada und Mangalabulan) drei Funktionen der “Dalihan Na Tolu” der Toba-Batak (Hula-hula, Dongan Sabutuha und Boru) darstellen. Batara Guru ist das Symbol des Hula-hulas, der durch die Fruchtbarkeit seiner Tochter den neuen Menschen zeugt. In der Gesellschaft genießt Hula-hula die Ehre und die Kraft wie Batara Guru unter den drei Gottheiten. Soripada ist das Symbol des Dongan Sabutuhas, der die Verantwortung für die Ausbildung und die wichtige soziale Angelegenheit der Kinder von Mitgliedern des Dongan Sabutuhas trägt. Mangalabulan ist das Symbol von Boru. Mangalabulan hat zwei Funktionen: Einerseits segnet er die von dem Batara Guru vorbereitete Fruchtbarkeit, andererseits kann er auch sie verhindern. Dieselbe Funktion hat der Boru. Ein Schwiegersohn als Boru kann seine Frau befruchten. Er kann aber auch die Befruchtung verweigern.

Anicetus B. Sinaga konstatiert, dass Mulajadi Nabolon zugleich transzendent und immanent zu verstehen ist. Er ist aufgrund seiner ewigen Existenz transzendent, das Absolut-Anders. Er ist der Schöpfer des Kosmos und alle, die darin wohnen. Zugleich ist Mulajadi Nabolon immanent durch vielfältige Erfahrungen in einem dynamischen Leben und heiligen Kosmos.

Mulajadi Nabolon galt auch als die Quelle der Sahala (der Segen, die Kraft oder das Charisma). Die Toba-Batak glauben daran, dass es drei Arten von Sahala gibt, die man oft in seinem Leben sucht, nämlich: die Sahala ‚hamoraon’ (der Reichtum), die Sahala ‚hagabeon’ (die Nachkommen) und die Sahala ‚hasangapon’ (die Berühmtheit).

In der traditionellen Religion der Toba-Batak ist Mulajadi Nabolon auch mit den Werken der traditionellen Datus (Zauberer) verbunden. Deswegen brachten die Leute immer ihre Gaben für die Geister ihrer Ahnen, die nach ihrem Glauben in ihrem Dorf wohnen und sie vor allen bösen Geistern schützen.

3.2. Ein Versuch, die Begegnung zu finden und ihre Problematik

Als das Christentum im Batakland kam, brachte es neue Vorstellungen von Gott, mit denen sich der Glaube an Mulajadi Nabolon nicht vereinbaren ließen. Der einzige Weg, um das ewige Leben und das Heil zu erhalten, ist der Glaube an den christlichen Gott. Dieser neue Glaube ersetzte die traditionellen Vorstellungen von Gott und veränderte auch die religiöse Vorstellungswelt der Toba-Batak. Die Gottesvorstellung der traditionellen Religion der Toba-Batak hat zwei Dimensionen: die “Höhe”-Dimension – den Gott als Allmächtiger erfahren, der die Welt übersteigt – und die “Tiefe”-Dimension – den Gott als das enge und anwesende Wesen in der Natur. Der christliche Gott hat nicht nur die beide Dimensionen aber auch die andere Dimension, nämlich Gotteserfahrung in einer Person Jesu Christi. In Joh. 4, 24 geht es um die Art und Weise des Anwesens Gottes in der Welt und in der Geschichte. Gottes Liebe zur Welt besteht in der Gabe seines einzigen Sohnes (vgl. Joh. 3,16). Mulajadi Nabolon ist zwar mit dem Gott des Christentums nicht identisch, aber die Benennung ihrer gemeinsamen Attribute ermöglicht leichtere Annäherung zwischen den beiden.

Die Gottesvorstellung der Toba-Batak, Mulajadi Nabolon als die Quelle des Segens und der Kraft hat sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche ihrem biblischen Gottesverständnis angepasst. In Bezug auf das Gottesverständnis kann man nun fragen: Wie können die Toba-Batak die Sahala des christlichen Gottes erfahren?

In der traditionellen Religion der Toba Batak ist Mulajadi Nabolon zum Beispiel durch den Initiationsritus erfahrbar. Mulajadi Nabolon verleiht den Menschen seine Sahala und die Menschen nehmen durch diesen Ritus am Leben von Mulajadi Nabolon teil. Das heilige Leben von Mulajadi Nabolon wird auch durch die realen Erfahrungen der Menschen in der Natur gesehen und er offenbart sich durch die Fruchtbarkeit der Menschen. Man erlangt die enge Kommunion mit Mulajadi Nabolon.

Als Vergleich findet man in einem Katechismus aus der ersten Phase der katholischen Mission im Batakland in einer Frage-Antwort-Form wichtige Aussagen zum Verständnis des christlichen Gottes: “Wo ist Gott? Gott ist im Himmel, auf der Erde und überall. - Weiß Gott und sieht er eigentlich alles? Ja, Er weiß alles, sogar unsere Gedanken. - Kümmert sich Gott um unser menschliches Wesen? Gott kümmert sich in väterlicher Weise um unser menschliches Wesen. - Gott, der Vater unseres menschlichen Wesens, wünscht, dass jeder gerettet wird.” Ein solches Verständnis von Gott wurde den ersten katholischen Toba-Batak nahegebracht, so dass die Sahala des christlichen Gottes wirklich den Gläubigen erfahrbar werden konnte.

Trotz der Ähnlichkeit der oben genannten Sahala-Vorstellung zwischen dem christlichen Gott und dem traditionellen batakischen Gott hat die katholische Kirche Schwierigkeiten mit der Vorstellung der “Dalihan Na Tolu”. Die katholische Kirche, vor allem die Kapuzinermissionare im Batakland, gehörte nicht zum System der Dalihan Na Tolu der Toba-Batak, denn sie waren nicht verheiratet und gehörten nicht den bestimmten Margas. Derjenige, der zu keiner Marga gehört, gilt nicht als Batak. Man hält ihn nicht für “halak hita” ( einer, der “zu uns” gehört). Ein Nichtbatak, der sich in die Batakgesellschaft integriert und zu den Batak gerechnet werden will (zum Beispiel durch Heirat), muss sich zu einer bestimmten Marga bekennen. Wenn ein Batak sich in einer Adat-Zeremonie (z.B. Heirat, Totenbestattung) befindet, wird ihm/ihr Jambar (eine Portion des Fleisches) gegeben, die nach seinem/ihrem Status in der Dalihan Na Tolu geteilt wird. Jambar ist eine Portion , die man in einem Adatfest bekommt. Es kann aus einem Stuck Fleisch oder Geld bestehen. Darum bekamen die katholischen Missionare beispielweise in der Adat-Zeremonie keine Jambar.

Ein Beispiel der Begegnung zwischen den Missionaren und den katholischen Toba-Batak lässt sich nennen, um die Inkulturationsbemühungen und auch ihre Problematik zu verdeutlichen. 1940 besuchte Bischof Brans einige Missionsstationen im Batakland. Er wurde mit Gondang (traditionelle Musik), Tortor (Tanz) und Ulos (Schultertuch) während der Zeremonie empfangen. Gondang ist die traditionelle Musik, die aus verschieden Instrumenten bestehen. Gondang wird durch die zeremoniellen Tortor (Tanzen) begleitet und im Zusammenhang mit der Adat-Zeremonie gespielt. Ulos ist ein traditionelles Schultertuch, das mit dem Mythos von Batara Guru als Symbol für Hula-hula verbunden ist. Für die Toba-Batak hat Ulos eine große Bedeutung. Ulos gilt als Zeichen des Segens in einer Adat-Zeremonie. Alle Toba-Batak wissen, dass nur die Hula-hula die Ulos für ihre Boru geben dürfen. Vor der christlichen Mission waren Gondang und Tortor ein erforderlicher Teil des religiösen Trance-Ritus der Toba-Batak, in dem die Kommunikation mit den Ahnen mit Hilfe von Mulajadi Nabolon ermöglicht worden war. Die feierliche Überreichung eines Ulos als die Segenskraft war in der traditionellen Religion auch bestimmten Festen den sozialen Konstellationen der Dalihan Na Tolu vorbehalten.

Um über die Inkulturation nachzudenken, ergibt es sich nun Fragen, welche Bedeutung und welche Funktion diese Empfangszeremonie für die katholischen Toba-Batak hat. Im Blick auf die Gottesfrage und die Frage nach dem inkulturierten Zeugnis, wer bezeugt was in diesem Beispiel? Im Kontext der Dalihan Na Tolu, wer übernimmt die Rolle von Hula-hula, Dongan Sabutuha und Boru bei dieser Empfangszeremonie? Es würde dann künstliche Dalihan Na Tolu gebildet, wenn die Gemeinde die Rolle der Hula-hula nimmt, der Bischof und Priester nehmen die Rolle der Boru und die Pastoralmitarbeiter die der Dongansabutuha. Es ist schwierig zu bestimmen, denn die Kirche kennt solche Struktur nicht.

Während der Empfangszeremonie wurde Tortor (Tanz) durch die Gondang begleitet. Wie schon am Anfang erwähnt, die katholischen Missionare haben die traditionelle Kultur der Toba-Batak nicht verboten, solange alles mit dem katholischen Glauben nicht im Widerspruch steht. Die Gemeindemitglieder lagen Ulos auf die Schulter des Bischofs. Der Ulos ist ein Symbol des Segens in einem Verwandschaftsystem der Toba-Batak. Die katholischen Toba-Batak empfingen ihren Bischof feierlich und zeremoniell, aber sie konnten keine Adat-Zeremonie anbieten, weil der Bischof nicht zum System der Dalihan Na Tolu gehörte. Für die katholischen Toba-Batak hatte diese Empfangszeremonie eine neue Bedeutung und galt als eine christianisierte Form eines Batak-Ritus. Diese Zeremonie ist von den katholischen Toba-Batak im Kontext des christlichen Glauben neu interpretiert worden. Im Rahmen der Aufnahme dieser Handlung in der Kirche hat sich der Kreis der möglichen Empfänger und die Bedeutung dieser Zeremonie verändert und erweitert. Gondang und Tortor wurden in der Kirche erlaubt als ein Teil der Liturgie. Der Ulos kann überreicht werden, um zu zeigen, “In Christus sind wir eins” und “Wir beten für dich”. Mit dieser Interpretation haben die katholischen Toba-Batak dem Bischof Ulos gegeben.

Im Blick auf die Gottesfrage haben die katholischen Toba-Batak bezeugt, dass der christliche Gott durch die Ulos-Geschenke als Symbol der Einheit in Christus die Grenzen familiärer Zugehörigkeit übersteigt. Die Toba-Batak fühlten sich auch wohl, denn sie konnten ihre kulturelle Identität in der Kirche ausdrücken.

4. Schluss

Im Inkulturationsprozess ist die Transformation der traditionellen Kultur der Toba-Batak durch das Christentum erforderlich und umgekehrt. Das bedeutet, es gibt wirklich eine wechselseitige Beleuchtung von überliefertem Christentum und aktueller Kultur im Sinne einer kritischer Korrelation. Die gegenseitige Beleuchtung wird auch Spannungen und Brücke aufdecken. Dieser Inkulturationsprozess dauert permanent und das Evangelium wird in der religiös-kulturellen Situation so zur Sprache gebracht, dass es sich nicht bloß mit Elementen dieser Situation ausdrückt, sondern zu deren bestimmender und transformierender Kraft wird. Allerdings gibt es Schwierigkeiten und Probleme in der Interpretation des Evangeliums und der Kultur, die nur durch interkulturelle Kommunikation gelöst werden. Die Kommunikation sucht in erster Linie nicht nach dem Konsens, sondern nach dem Ausdruck der eigenen Überzeugung, indem die traditionelle Kultur der Toba-Batak und das Christentum sowohl Zeugnis geben wie auch Zeugnisse anhören müssen. Diese Kommunikation geht vor sich dauerhaft und braucht Zeit.

Für eine gelingende Inkulturation spielen die Toba-Batak eine große Rolle, indem sie aktiv ihre Kultur aus dem Geiste des Evangeliums zu gestalten und zu verändern versuchen. Das Evangelium wird neue verstanden und belebt, wenn es in die Kultur der Toba-Batak integriert ist. Die Integration bleibt immer ein hermeneutischer Prozess der Interpretation. Gondang, Tortor und Ulos im Zusammenhang mit der traditionellen Gottesvorstellung Mulajadi Nabolon gelten beispielweise als Medium des kulturellen Ausdrucks der Toba-Batak im Prozess der Inkulturation des christlichen Glauben an Gott in der katholischen Kirche. Wie werden diese traditionellen Überlieferungen im Christentum transformiert, das hängt davon ab, ob die Menschen vor Ort als die Verantwortungsträger für das Bezeugen des Evangeliums die Freiheit haben, ihre Glaubenserfahrungen im Kontext ihrer Kultur ausdrücken zu können.

Literatur:

Aster, G. Een volk ontdekt Christus. De katholieke missie onder de Bataks op Sumatra, Voorhout 1959.

Collet, Giancarlo. “…bis an die Grenzen der Erde” Grundfragen heutiger Missionswissenschaft, Freiburg. Basel. Wien 2002.

Cunningham, Clark E. Postwar Migration of the Toba-Bataks to East Sumatra, Yale University Southeast Asia Studies New Haven 1958.

Fäh, L. Die Batak Indonesiens zwischen den Konfessionen, in: Katholisches Missionsjahrbuch der Schweiz 37 (1970) 86-93.

Hilpert, K. Inkulturation. Anspruch und Legitimation einer theologischen Kategorie, in: Ders./Ohlig, Karl-Heinz (Hg.) Der eine Gott in vielen Kulturen. Inkulturation und christliche Gottesvorstellung, Zürich 1993.

Kramm, Thomas. Kirche und Inkulturation in der Dritten Welt, in: Stimmen der Zeit 203 (1985) 818-828.

Loeb, E.M. Sumatra: Its History and People, Kuala Lumpur 1972.

Marbun, M.A./Hutapea, I.M.T. Kamus Budaya Batak Toba, Jakarta 1987.

Okazaki, Yoshiko. Music, Identity and Religious Change among the Toba Batak People of North Sumatra, Diss., University of California, Los Angeles 1994.

Pardede, Jansen. Die Batakchristen auf Nordsumatra und ihr Verhältnis zu den Muslimen,

Diss., Johannes Gutenberg-Universität Mainz 1975.

Pedersen, Paul B. Batak Blood and Protestant Soul. The Development of National Batak

Churches in North Sumatra, Michigan 1970.

Pusat Penelitian Atmajaya. Archdiocese of Medan, North Sumatra, Jakarta 1981.

Rahner, K./Vorgrimler, H., Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums, Freiburg-Basel-Wien 292002

Rodgers Siregar, Susan. Adat, Islam and Christianity in a Batak Homeland, Ohio University Center for International Studies, Southeast Asia Program, Athens-Ohio 1981.

Schreiner, Lothar. Adat und Evangelium. Zur Bedeutung der altvölkischen Lebensordnungen für Kirche und Mission unter den Batak in Nordsumatra, Gütersloh 1972.

Schreiter, Robert J. Die neue Katholizität. Globalisierung und die Theologie. Theologie Interkulturell, Frankfurt am Main 1997.

Sianipar, F.H. “Religion and Adat”, in: South East Asia Journal of Theology 13 (1974) 28-31.

Simon, Arthur. “Social and Religious Functions of Batak Ceremonial Music”, in: Carle, R. (Hg.) Culture and Societies of North Sumatra, Berlin 1987.

Sinaga, A.B. The Toba-Batak Baptism, in: ZMR 64 (1980) 110-135.

Sinaga, A.B. The Toba-Batak High God. Transcendence and Immanence, St. Augustin 1981.

Sinaga, M. Mengikuti Perkembangan Gereja Katolik Setelah 50 Tahun di Tapanuli Utara, Balige 1984.

Susanto, Budi. Words and Blessings. Batak Catholic Discourses in North Sumatra, Diss. Cornell University, Michigan 1989.

Theeuwes, C./Saragi, Th. S. Cita dan Cerita Kapusin. Merenungi 75 Tahun Kehadiran Kapusin di Sumatra (1912-1987), Pematangsiantar 1990.

Tobing, Ph. L. The Structure of the Toba-Batak Belief in the High God, Amsterdam 1956.

Vergouwen, J. C. The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra. The Hague 1964.

Vriens, G. (Hg.) Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Bd. 2, Ende-Flores 1972.

Warneck, J. Tobabataksch-Deutsches Wörterbuch, 1905.

Warneck, J. Die Religion der Batak, Leipzig 1909.

Get free blog up and running in minutes with Blogsome | Theme designs available here